Ini bisa menjadi bentuk konstruksi realitas selektif yang, jika tidak diimbangi, berpotensi pada homogenisasi pengalaman dan penafian kerumitan sejarah.
Sebaliknya, tone negatif cenderung menyoroti kegagalan, konflik, penderitaan, penindasan, dan sisi gelap dari sejarah.
Pendekatan ini sering muncul sebagai kritik terhadap narasi dominan, berusaha mengungkap 'suara-suara yang dibungkam' atau kelemahan yang tersembunyi. Contohnya adalah penulisan tentang pelanggaran HAM, korupsi, atau ketidakadilan sosial dalam periode tertentu.
Baca Juga: Dugaan korupsi kredit Sritex: 13 Saksi diperiksa, termasuk Dirut Sritex dan petinggi bank BJB
Secara epistemologis, tone negatif sering didorong oleh semangat dekonstruksi dan upaya untuk menyajikan 'kebenaran' yang lebih komprehensif, meskipun pahit.
Pendekatan ini menuntut sejarawan untuk secara kritis memeriksa motif, dampak, dan korban dari suatu peristiwa, menolak simplifikasi yang mungkin terjadi dalam narasi positif.
Namun, risiko bias juga ada, yaitu potensi terjebak dalam pesimisme berlebihan atau presentisme (menilai masa lalu dengan standar moral masa kini) yang mengabaikan konteks zamannya.
Intinya, baik tone positif maupun negatif adalah bentuk interpretasi.
Tantangan epistemologis bagi sejarawan adalah bagaimana mengakui subjektivitasnya sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip metodologis yang memungkinkan verifikasi dan debat terbuka, menghindari dogmatisme, dan merangkul ambiguitas sejarah.
Baca Juga: Terseret kasus Chromebook Rp9,9 triliun, Nadiem: Saya dibesarkan dari keluarga anti korupsi
Historiografi: Narasi dominan, kontra-narasi, dan fungsi sosial sejarah
Dalam historiografi Indonesia, dialektika antara tone positif dan negatif sangat kentara.
Historiografi Ber-Tone Positif merupakan narasi dominan, baik pada masa Orde Lama yang dikomandani oleh Muhammad Yamin atas dhawuh Bung Karno, masa Orde Baru yang dipanglimai Nugroho Notosusanto atas restu Pak Harto.
Setelah kemerdekaan, penulisan sejarah Indonesia banyak didominasi oleh historiografi nasionalis.
Tujuan utamanya adalah membangun identitas bangsa yang baru, menumbuhkan patriotisme, dan mengukuhkan legitimasi negara.
Artikel Terkait
Menyoroti rencana Prabowo bangun 'Sekolah Rakyat', intip 3 fakta sejarah jenjang pendidikan di Indonesia dari SD hingga SMA
Dualisme kepengurusan Yayasan WR Supratman, keluarga besar menolak pihak lain mengatasnamakan warisan sejarah
Sejarah peringatan Hari Buruh di Indonesia dan penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional
Mengenal Tetralogi Pulau Buru: Warisan sastra yang membongkar sejarah dan kemanusiaan
ESAI: Mewaris api, bukan abu sejarah
Fakta sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni: Sempat dilarang di era orde baru
Fadli Zon tegaskan masyarakat tak perlu cemas soal penulisan sejarah nasional