Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK, diduga terlibat skandal mutasi jabatan ASN

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Sabtu, 8 November 2025 | 12:01 WIB
Menyoroti skandal mutasi jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. (Instagram.com/@sugirisancoko26)
Menyoroti skandal mutasi jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. (Instagram.com/@sugirisancoko26)

Sementara itu, hingga Sabtu 8 November 2025 pukul 10.00 WIB, Pemkab Ponorogo belum memberikan pernyataan resmi atas penangkapan kepala daerah tersebut.

Baca Juga: Jokowi soal wacana Soeharto dan Gus Dur jadi pahlawan nasional: Semua pemimpin punya jasa

Profil singkat Sugiri Sancoko

Sugiri Sancoko dikenal sebagai politikus senior asal Jawa Timur. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009–2014, dan kembali pada periode 2014–2015.

Pada Pilkada 2020, Sugiri berhasil memenangkan kontestasi politik dan menjabat sebagai Bupati Ponorogo periode 2021–2025.

Kepemimpinannya kemudian berlanjut setelah kembali terpilih dalam Pilkada 2024 untuk periode 2025–2030.

Namun, belum genap sebulan pascaterpilih untuk periode keduanya, Sugiri justru tersandung kasus dugaan jual beli jabatan ASN yang menyeretnya ke dalam OTT KPK.

Baca Juga: Jadi tersangka kasus ijazah Jokowi, dokter Tifa sebut jalan terjal perjuangan kebenaran

OTT KPK terhadap pejabat daerah sepanjang 2025

Penangkapan Sugiri menambah daftar panjang kepala daerah yang diamankan KPK sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan catatan lembaga antirasuah itu, OTT Ponorogo menjadi yang ketujuh pada tahun ini.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid juga terjaring OTT dalam kasus korupsi di Dinas PUPR pada 3 November 2025.

Beberapa OTT lain terjadi di berbagai daerah, antara lain:

  • Anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (Maret 2025)

Baca Juga: Tentang ghibah dan ujian lisan, mahasiswa Al-Ahgaff ini ingatkan generasi muda untuk waspada

  • Pejabat proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Juni 2025)
  • Dugaan suap proyek RSUD Kolaka Timur (Agustus 2025)
  • Kasus pengelolaan kawasan hutan di Jakarta (13 Agustus 2025)
  • Kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (20 Agustus 2025).

KPK menegaskan, upaya penindakan melalui OTT tetap menjadi langkah strategis dalam menekan praktik korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X