Jokowi soal wacana Soeharto dan Gus Dur jadi pahlawan nasional: Semua pemimpin punya jasa

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Sabtu, 8 November 2025 | 01:09 WIB
Mantan Presiden RI, Joko Widodo buka suara soal pro dan kontra wacana gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Instagram/jokowi)
Mantan Presiden RI, Joko Widodo buka suara soal pro dan kontra wacana gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Instagram/jokowi)

GENMILENIAL.ID – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam keterangannya kepada wartawan di Solo, Kamis 6 November 2025, Jokowi menilai bahwa setiap pemimpin bangsa memiliki jasa dan kontribusi yang patut dihormati.

“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara, dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujar Jokowi.

Harus lewat proses dan pertimbangan

Jokowi menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan.

Baca Juga: Jadi tersangka kasus ijazah Jokowi, dokter Tifa sebut jalan terjal perjuangan kebenaran

Prosesnya melalui sejumlah tahapan dan penilaian resmi dari Tim Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” jelasnya.

Wacana ini mencuat setelah Kementerian Sosial menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

Daftar tersebut diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar Fadli Zon, dan mencakup nama-nama besar seperti Soeharto, Gus Dur, Syaikhona Kholil, Marsinah, M. Jusuf, hingga Ali Sadikin.

Baca Juga: Promedia ajak pelaku media bangun optimisme di era digital lewat Mediapreneur Talks Tasikmalaya

Soal Pro-Kontra, Jokowi: Wajar dalam negara demokrasi

Terkait munculnya perdebatan publik, terutama soal nama Soeharto, Jokowi menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

“Iya, biasa. Dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya kira biasa,” ucap Jokowi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X