OTT Gubernur Riau, Puan Maharani minta pejabat daerah introspeksi: Jangan lagi terulang

GENMILENIAL.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada Senin, 3 November 2025.

Puan menilai kasus tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah untuk memperkuat integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun, untuk lebih bisa mawas diri,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Baca Juga: Presiden Prabowo tegas ambil tanggung jawab soal Whoosh: Jangan dipolitisasi, Indonesia bukan negara sembarangan

DPR hormati proses hukum KPK

Puan juga menegaskan bahwa DPR RI menghormati langkah hukum yang diambil KPK. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan pemeriksaan kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Terkait OTT, ya kita hormati proses hukumnya,” tegasnya.

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu berharap agar kasus seperti ini tidak lagi mencoreng kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Menurutnya, pejabat publik di semua tingkatan harus menjadi teladan dalam hal transparansi dan tanggung jawab moral.

Baca Juga: Pemerintah tepis isu IKN jadi kota hantu: Basuki pastikan proyek berlanjut, Purbaya ingatkan jangan percaya media asing

OTT keenam KPK di 2025, pertama di era Prabowo yang menyasar gubernur

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau pada Senin malam, 3 November 2025.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 orang diamankan, termasuk pihak penyelenggara negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa salah satu dari mereka adalah pejabat pemerintah daerah.

“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi.