ESAI: OTT Rektor Unsoed dan kotak pandora jalur mandiri, beranikah KPK membongkar kampus lain?

photo author
Redaksi, Genmilenial
- Kamis, 27 Agustus 2026 | 00:26 WIB
  Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group (Dok. Promedia)
Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group (Dok. Promedia)

Baca Juga: Viral aksi para siswa SD di NTT sambut kepala dinas dari seberang sungai: Ayo maju, jangan ragu!

Pertanyaannya, berapa kampus lagi yang harus terkena OTT sebelum pemerintah mengakui bahwa yang kita hadapi mungkin bukan sekadar persoalan orang, tetapi persoalan sistem?

Apalagi cerita mengenai biaya fantastis untuk masuk fakultas favorit, terutama Fakultas Kedokteran, bukan sesuatu yang baru di telinga masyarakat.

Selama bertahun-tahun kita mendengar cerita ratusan juta rupiah, bahkan angka yang mendekati Rp1 miliar.

Selama ini sebagian masyarakat, termasuk saya, mungkin menganggap uang sebesar itu adalah uang resmi untuk pembangunan kampus.Dan memang IPI adalah instrumen resmi.

Baca Juga: Kabut asap tebal kembali selimuti Banjarbaru Kalsel, warga keluhkan jarak pandang hanya 10 meter

Persoalannya sekarang menjadi berbeda: Bagaimana masyarakat dapat memastikan mana uang pembangunan kampus dan mana uang untuk 'membeli kursi'? Kalau uang pembangunan, buka ke publik

Di sinilah transparansi menjadi sangat penting. Kalau sebuah PTN memungut IPI Rp100 juta, Rp200 juta, atau bahkan lebih besar, tidak masalah sepanjang memiliki dasar hukum, dibayarkan melalui rekening resmi, dicatat, diaudit, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi publik berhak tahu, berapa uang yang terkumpul dan digunakan untuk apa? Kalau dalam setahun sebuah PTN menerima IPI Rp200 miliar, tampilkan kepada publik.

Baca Juga: Saat karhutla tak kunjung usai, warga sigap ambil langkah spiritual lewat shalat istisqa

Berapa untuk laboratorium? Berapa untuk ruang kuliah? Berapa untuk peralatan? Berapa untuk fasilitas mahasiswa?

Kalau memang uang pembangunan, tunjukkan pembangunannya. Jangan sampai kalimat 'uang pengembangan institusi' justru menjadi wilayah abu-abu yang membuat masyarakat sulit membedakan pungutan resmi dengan transaksi di bawah meja.

Yang diperdagangkan bukan sekadar kursi

Kasus ini menjadi jauh lebih serius karena yang dipertaruhkan bukan sekadar uang. Yang dipertaruhkan adalah keadilan mendapatkan pendidikan.

Bayangkan seorang siswa belajar bertahun-tahun, mengejar nilai, mengikuti bimbingan belajar dan percaya dirinya harus bersaing secara akademik untuk masuk PTN.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

ESAI: Feodalisme warisan budaya materi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17:45 WIB

ESAI: Berkah Tuhan vs monopoli materi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:44 WIB

ESAI: Pada hari kemerdekaan, biarkan pekerja pulang

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01:26 WIB

ESAI: Mengapa kita harus menulis

Senin, 1 Juni 2026 | 14:45 WIB

ESAI: Literasi dan aktivisme

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:22 WIB

ESAI: Puisi Chairil Anwar dan filsafat eksistensialisme

Selasa, 30 Desember 2025 | 11:59 WIB
X