ESAI: Keracunan MBG terus berulang, pecah dapur 3.000 porsi, sebarkan manfaat ekonominya

Berita tentang siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti tidak pernah benar-benar berhenti.

Satu kasus ditangani, muncul kasus di daerah lain. Dapur diperiksa, SPPG disuspend, standar diperketat. Kemudian kejadian serupa muncul lagi.

Kalau sebuah persoalan terus berulang, sudah waktunya kita berhenti hanya bertanya siapa yang salah.

Kita perlu bertanya lebih mendasar, jangan-jangan yang harus dievaluasi bukan hanya pelaksanaannya, tetapi modelnya?

Baca Juga: Tertimbun reruntuhan gempa NTT, nenek 84 tahun ditemukan selamat meski tak makan-minum selama 4 hari

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengalami pergantian kepemimpinan. Sejumlah dapur ditertibkan, SPPG bermasalah dievaluasi dan pengawasan keamanan pangan diperketat.

Semua itu penting. Tetapi ada persoalan mendasar yang menurut saya belum cukup disentuh: Mengapa satu dapur harus melayani hingga ribuan porsi makanan setiap hari?

3.000 Porsi bukan angka kecil

Mengolah 3.000 porsi makanan bukan pekerjaan sederhana. Bahan baku harus diterima, disimpan, dicuci, dipotong, dimasak, diporsikan ke ribuan wadah, diangkut, lalu didistribusikan ke sekolah. Semua berpacu dengan waktu karena makanan harus segera dikonsumsi.

Baca Juga: Tanah timbul Patimban jadi sasaran reforma agraria Subang, Kang Rey dorong penggarap dapat akses usaha

Semakin besar volumenya, semakin kompleks prosesnya. Satu kesalahan pada satu mata rantai bisa berdampak kepada ratusan bahkan ribuan siswa. Karena itu, evaluasi jangan berhenti pada sertifikasi dapur, SOP atau kelengkapan petugas.

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: Apakah skala 3.000 porsi dalam satu dapur memang yang paling aman dan ideal?

Mengapa tidak 500 porsi?

Gagasan ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Daripada satu dapur menangani 3.000 porsi, mengapa tidak dipecah menjadi enam dapur yang masing-masing menangani maksimal sekitar 500 porsi?