ESAI: Keracunan MBG terus berulang, pecah dapur 3.000 porsi, sebarkan manfaat ekonominya

Angka 500 tentu bukan angka sakral. Bisa 400, 500 atau 600 sesuai karakter wilayah. Yang penting adalah prinsip desentralisasi produksi.

Baca Juga: Kisah heroik Rudiansyah, remaja viral yang padamkan karhutla di Kalteng pakai kostum Superman!

Dengan dapur lebih kecil, volume bahan baku lebih mudah ditangani, proses memasak dan pemorsian lebih mudah dikontrol, pengawasan lebih sederhana, dan jarak distribusi ke sekolah bisa diperpendek.

Kalau satu dapur bermasalah, dampaknya juga tidak langsung mengenai ribuan anak.

Tentu dapur kecil bukan berarti bebas risiko. Dapur 500 porsi yang tidak higienis tetap berbahaya.

Karena itu desentralisasi harus dibarengi standardisasi dan pengawasan yang ketat. Yang diperkecil kapasitas produksinya, bukan standar keamanannya.

Baca Juga: Tuai kecaman warganet, viral 2 pendaki mandi di Sungai Qolbu Gunung Argopuro: Pokoknya harus diblacklist

MBG jangan menjadi bisnis orang bermodal besar

Ada persoalan lain yang menurut saya tidak kalah penting, siapa yang menikmati perputaran ekonomi MBG?

Dengan kapasitas ribuan porsi, membangun dan mengoperasikan SPPG membutuhkan tempat, peralatan, kendaraan, SDM dan modal kerja yang besar.

Secara alamiah tercipta entry barrier yang tinggi. Mereka yang memiliki modal dan akses akan jauh lebih mudah masuk.

Sebaliknya, warung makan, katering kecil, kantin, koperasi kecil dan kelompok usaha masyarakat sulit menjadi operator.

Baca Juga: KRL Tangerang ngadat! 8 perjalanan telat hingga 48 menit, KAI Commuter lakukan rekayasa pola operasi

Di sinilah paradoksnya. Program ini menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar dan menyasar masyarakat luas, tetapi kesempatan menjadi pemain utamanya berpotensi terkonsentrasi pada mereka yang sejak awal sudah mempunyai modal besar.

Saya sering mengatakan dengan bahasa sederhana, punya dapur MBG hari ini merupakan bisnis yang menarik.