ESAI: Saatnya rebranding BGN dan SPPG, dari program gizi menjadi mesin ekonomi rakyat

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Target tersebut tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga dan investasi besar di perkotaan.

Indonesia membutuhkan mesin ekonomi baru yang mampu bergerak hingga ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

BGN dan SPPG memiliki potensi menjadi salah satu mesin tersebut. Setiap dapur menciptakan aktivitas ekonomi harian.

Baca Juga: Pernah dibela Dadan Hindayana, ini sosok anak pejabat DPRD Sulsel yang diduga monopoli kepemilikan 41 dapur MBG

Setiap dapur menciptakan permintaan bahan baku. Setiap dapur menyerap tenaga kerja. Setiap dapur menggerakkan usaha kecil dan menengah.

Dan ketika ribuan dapur bekerja secara bersamaan, dampaknya terhadap ekonomi nasional menjadi sangat signifikan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, inilah yang disebut sebagai multiplier effect atau efek pengganda ekonomi.

Uang negara yang dibelanjakan tidak berhenti pada satu titik, tetapi berputar berkali-kali dalam perekonomian masyarakat.

Baca Juga: Perampokan disertai pembunuhan di Sragen, siswi SD ditemukan tewas dengan luka senjata tajam

Karena itu, melihat BGN dan SPPG semata-mata sebagai program gizi adalah cara pandang yang terlalu sempit.

Saatnya rebranding SPPG menjadi Dapur Nusantara

Karena itu saya mengusulkan adanya rebranding narasi. BGN tetap menjadi Badan Gizi Nasional. Fungsi pengawasan dan standar gizi tetap menjadi prioritas.

Namun SPPG sudah saatnya memiliki identitas yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mencerminkan peran strategisnya.

SPPG dapat direbranding menjadi Dapur Nusantara. Nama ini lebih sederhana, lebih membumi, dan lebih mudah dipahami masyarakat. Yang terpenting, nama tersebut menggambarkan fungsi sebenarnya.