ESAI: Saatnya rebranding BGN dan SPPG, dari program gizi menjadi mesin ekonomi rakyat

Biayanya lebih murah. Administrasinya lebih sederhana. Tetapi pemerintah tidak memilih jalan tersebut. Pemerintah justru membangun ribuan dapur.

Pemerintah membentuk jaringan SPPG di berbagai daerah. Pemerintah menciptakan permintaan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Baca Juga: Baru nikah 15 hari, istri tuntut kejelasan polisi ihwal kematian sang suami saat penangkapan DPO curanmor di Lampung

Keputusan ini menunjukkan bahwa sejak awal program tersebut tidak hanya dirancang sebagai program gizi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi.

Dapur yang menghidupkan ekonomi lokal

Di balik satu porsi makanan yang diterima seorang siswa, terdapat rantai ekonomi yang sangat panjang.

Ada petani yang menanam padi dan sayuran. Ada peternak yang menyediakan telur dan ayam. Ada nelayan yang memasok ikan. Ada pedagang bahan pangan.

Ada pengelola logistik. Ada tenaga dapur. Ada tenaga distribusi. Ada pelaku UMKM lokal. Ada pengelola operasional harian.

Baca Juga: Mahfud MD ingatkan publik soal dugaan pengadaan IT Rp1,2 triliun BGN usai mantan trio pentolan BGN dibekuk Kejagung

Ketika ribuan dapur beroperasi setiap hari, maka sesungguhnya yang terjadi bukan hanya distribusi makanan.

Yang terjadi adalah penciptaan permintaan ekonomi secara masif dan berkelanjutan. Inilah yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Publik sibuk menghitung nilai gizi satu porsi makanan, tetapi jarang menghitung berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dari satu dapur yang beroperasi setiap hari.

Padahal dalam konteks pembangunan ekonomi, dampak tersebut bisa jadi jauh lebih besar dan lebih berkelanjutan.

Baca Juga: 3 Mantan pentolan BGN terjerat skandal korupsi, ribuan motor listrik SPPG senilai Rp1 triliun dinilai masih buram nasibnya

Menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen