Sebaiknya ditinjau ulang menjadi 12 bulan atau lebih, seperti di banyak negara maju.
Keenam, fokus pada pelaku kejahatan, bukan warga biasa. Gunakan sistem kecerdasan buatan (AI) dan forensik data untuk menyisir jaringan transaksi, bukan sekadar karena diamnya saldo.
Semua solusi tersebut bukan untuk melemahkan upaya penegakan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa dalam melindungi sistem keuangan, negara juga harus melindungi warganya dari ketidakadilan prosedural dan kecurigaan yang membabi buta.
Baca Juga: Pemimpin Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia bahas gencatan senjata, situasi masih memanas
Maka yang kita butuhkan adalah edukasi publik, transparansi prosedur, dan perlindungan hak digital warga.
Negara tentu memiliki hak untuk menjaga sistem. Namun, apabila negara lebih curiga pada saldo rekening yang menganggur daripada nasib manusia yang membeku dalam pengangguran, maka mungkin yang membeku bukan lagi rekening, tapi nurani.
Dikdik Sadikin, Penulis dan akuntan dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di birokrasi. Jabatan terakhirnya (sampai dengan 1 Maret 2025) adalah Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP
Artikel Terkait
Selama tahun 2024, PPATK catat transaksi judi online capai Rp600 triliun
IFG gaungkan literasi keuangan di 13 kampus, soroti rendahnya pemahaman asuransi di kalangan mahasiswa
Pemblokiran massal rekening bank ramai di medsos, PPATK jelaskan alasan dan cara mengurusnya
PPATK blokir massal rekening terkait judol, ini 2 cara membukanya kembali
Investasi fiktif PT Taspen: KPK geledah kantor di Jaksel, sita dokumen keuangan dan aset kendaraan
ESAI: Dunia telah berganti rupa entah untuk kemenangan siapa
PPATK bongkar indikasi pendanaan terorisme lewat NIK penerima bansos, lebih dari 100 nama masuk radar