ESAI: Merawat keberagaman budaya

Pada tahun 2001, UNESCO mengadopsi Universal Declaration on Cultural Diversity, yang kemudian diikuti oleh penetapan tanggal 21 Mei sebagai World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development (disingkat ‘World Day for Cultural Diversity’) oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 57/249 pada Desember 2002.

Inisiatif ini diperkuat pada tahun 2015 ketika Komite Kedua Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A/C.2/70/L.59 tentang Culture and Sustainable Development, yang menegaskan kontribusi budaya terhadap tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Baca Juga: Politik sebagai moralitas, bukan sekadar kekuasaan

World Day for Cultural Diversity adalah momen penting untuk refleksi tentang nilai-nilai keragaman budaya serta mendukung konvensi UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) yakni memperkuat tata kelola budaya yang berkelanjutan, menciptakan aliran barang dan jasa budaya yang seimbang dan meningkatkan mobilitas pelaku budaya, mengintegrasikan budaya ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, serta mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Keberagaman budaya seharusnya menjadi pilar perdamaian global. Sayangnya, masih banyak negara yang terjebak dalam politik identitas sempit dan eksklusivisme kultural.

Timur Tengah, misalnya, menjadi kawasan yang terus bergolak karena ketegangan antarkelompok etno-sektarian dan perang yang belum tuntas seperti di Palestina dan Yaman.

Baca Juga: Tom Lembong di sidang korupsi gula: KUHP tak bisa hukum orang kalau aturannya tak ada

UNESCO pernah mengeluarkan hasil studi bahwa saat ini 89 persen dari semua konflik di dunia terjadi di negara-negara dengan dialog antarbudaya (intercultural dialogue) yang rendah.

Rendahnya intercultural dialogue menyulitkan untuk menjalin kerja sama yang efektif dan menjaga perdamaian.

Pada tahun 2018, sekitar 145 pejabat perwakilan untuk PBB berkumpul untuk mengadakan dialog tentang agenda perdamaian dan pembangunan di Markas Besar PBB di New York.

Perwakilan Tetap Kolombia, negara yang mengalami salah satu konflik bersenjata yang terpanjang di seluruh dunia, H.E. Mr. Francisco Alberto Gonzalez, menyatakan bahwa perlucutan senjata saja tidak cukup untuk membangun perdamaian; yang dibutuhkan adalah komunikasi, kesempatan, dan dialog antarbudaya melalui media dan pendidikan sebagai sarana penting untuk mendorong perdamaian (Jawa Pos, 21 Juni 2018).

Baca Juga: Aldy Maldini ungkap sudah selesai refund uang penggemar dan bayar sebagian utangnya: Ini pembelajaran hidup yang luar biasa

Merawat keberagaman budaya membutuhkan kerja kolektif lintas sektor—pemerintah, akademisi, seniman, pemuka agama, dan masyarakat sipil—sebagai berikut.

Pertama, pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari kurikulum nasional. Anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman.