Tom Lembong di sidang korupsi gula: KUHP tak bisa hukum orang kalau aturannya tak ada

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Sabtu, 17 Mei 2025 | 01:02 WIB
Tom Lembong sedang menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi impor gula (instagram/tomlembong)
Tom Lembong sedang menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi impor gula (instagram/tomlembong)

GENMILENIAL.ID - Mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dianggap bersalah atas tindakan yang belum diatur dalam hukum Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat jeda sidang kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 15 Mei 2025.

“Saya agak terheran-heran ya, karena setahu saya, saya diadili, disidang atas dasar apakah saya melanggar hukum, melanggar aturan atau tidak,” ujar Tom.

Baca Juga: Aldy Maldini ungkap sudah selesai refund uang penggemar dan bayar sebagian utangnya: Ini pembelajaran hidup yang luar biasa

“Bukan atas dasar apakah tindakan saya layak atau tidak layak,” tambahnya kepada wartawan.

Pernyataan tersebut menanggapi jaksa penuntut umum yang dalam sidang mempertanyakan kelayakan kebijakan yang pernah dibuat Tom saat menjabat, meski tidak secara eksplisit menabrak aturan hukum.

Menurut Tom, penilaian atas suatu kebijakan seharusnya berpijak pada legalitas, bukan sekadar penilaian etis atau pantas tidaknya sebuah keputusan.

“Setahu saya, KUHP ya, atau dalam undang-undang pidana, itu orang tidak boleh dihukum kalau aturannya tidak ada,” imbuhnya.

Baca Juga: Demi rumah tak dibongkar, Atalarik Syach nyaris serahkan BPKB mobil hingga bayar Rp200 juta! ada apa?

Dalam proses persidangan terungkap bahwa tak ada regulasi yang secara tegas melarang maupun memperbolehkan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dua saksi, yakni mantan Mendag Rachmat Gobel dan eks Direktur Impor Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana.

Keduanya menyebut bahwa selama tidak ada larangan yang tertulis, maka kebijakan tersebut dianggap sah.

"Jaksa penuntut bilang, ya itu kan mungkin tindakan tidak layak. Tapi yang menjadi dasar pertimbangan kita di sidang adalah, ini melanggar aturan atau tidak melanggar aturan, bukan layak-tidak layak," lanjut Tom.

Baca Juga: Dukung investasi, Bupati Subang diingatkan untuk rangkul inisiatif lokal

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X