Secara finansial, Dr. Harris menilai proyek ini mengandung fiscal illusion, di mana biaya besar ditutupi narasi bahwa proyek tidak memakai APBN. Padahal, risiko akhirnya tetap ditanggung negara melalui BUMN.
“KAI kini menanggung utang besar kepada CDB, sementara arus kas negatif. Narasi bahwa negara tidak menanggung kerugian hanyalah ilusi fiskal,” tegasnya.
Legasi yang harus dievaluasi
Dr. Harris menegaskan bahwa Whoosh bukan hanya proyek transportasi, melainkan cermin cara negara mengambil keputusan strategis.
“Pembangunan seharusnya tidak diukur dari seberapa cepat diresmikan, tapi dari keberlanjutan ekonomi dan manfaat sosialnya,” tulisnya.
Ia berharap proyek seperti ini menjadi pelajaran bagi pemerintahan berikutnya agar megaproyek ke depan dilakukan dengan transparansi penuh, audit independen, dan keterlibatan publik.
“Keberanian membangun harus disertai keberanian berpikir rasional di tengah tekanan politik,” pungkas Dr. Harris Turino Kurniawan.***
Artikel Terkait
86 Kepala daerah siap ikuti retret gelombang II di IPDN Jatinangor, Wamendagri: Gunakan kereta cepat Whoosh ke Bandung
Operasional kereta cepat Whoosh sering terganggu akibat layang-layang, KCIC catat 20 kejadian di Juni
Menkeu Purbaya: Protes Hotman Paris bukti kebijakan Rp200 triliun ke Himbara efektif
Polemik utang Whoosh Rp116 triliun: Menkeu Purbaya tegas tolak gunakan APBN, Danantara siapkan skema pembayaran
Luhut tegaskan utang Whoosh tak sentuh dana APBN: Tunggu Keppres restrukturisasi dan minta publik pahami data sebelum komentar
KPK respons isu mark up proyek Whoosh usai Mahfud MD ungkap perbedaan hitungan Indonesia dan China
Mahfud MD vs KPK soal dugaan mark up Whoosh: Nggak perlu lapor, langsung selidiki