GENMILENIAL.ID — Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mengemuka. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan uang negara (APBN) untuk menanggung utang senilai Rp116 triliun tersebut.
Proyek yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) di bawah holding Danantara Indonesia itu kini tengah mencari jalan keluar agar kewajiban finansialnya tidak membebani kas negara.
Istana: Cari skema yang tak bebani negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah telah meminta pihak terkait untuk menyiapkan solusi pembayaran utang Whoosh tanpa mengutak-atik APBN.
Baca Juga: Jejak kasus penipuan di balik pernikahan viral kakek Tarman di Pacitan
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo di Jakarta Selatan, Minggu, 12 Oktober 2025.
Ia menambahkan, proyek Whoosh terbukti memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah berencana memperluas rutenya.
“Whoosh sangat membantu mobilitas dari Jakarta ke Bandung. Kita bahkan sedang berpikir untuk memperpanjangnya ke Surabaya,” imbuhnya.
Menkeu Purbaya: Tanggung jawab ada di Danantara
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN investasi yang menaungi KCIC.
Baca Juga: Mahasiswa UNM tewas jatuh dari jembatan kembar Gowa, ditemukan setelah 18 jam pencarian
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucapnya dalam media gathering di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup besar untuk mengelola utang tersebut.
“(Danantara) sudah punya dividen sendiri rata-rata Rp80 triliun setahun. Seharusnya mereka bisa manage dari situ, jangan ke kita lagi,” tegasnya.
