Luhut tegaskan utang Whoosh tak sentuh dana APBN: Tunggu Keppres restrukturisasi dan minta publik pahami data sebelum komentar

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Jumat, 17 Oktober 2025 | 00:53 WIB
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan merespons tentang pemberitaan kereta cepat Whoosh (Instagram/luhut.pandjaitan)
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan merespons tentang pemberitaan kereta cepat Whoosh (Instagram/luhut.pandjaitan)

GENMILENIAL.ID – Polemik pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup beban utang proyek tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa persoalan utang Whoosh tidak ada kaitannya dengan APBN dan dapat diselesaikan melalui restrukturisasi keuangan antara pihak Indonesia dan China.

“Whoosh itu tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Hotel JS Luwansa, Kamis 16 Oktober 2025.

Baca Juga: Angka stunting di Kecamatan Subang turun signifikan, camat sebut kuncinya kolaborasi semua pihak

Tunggu Keppres restrukturisasi

Luhut mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi sempat tertunda karena pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding. China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.

Ia menambahkan, audit proyek Whoosh oleh BPKP sudah dilakukan saat serah terima dari pihak China, bersamaan dengan upaya perbaikan manajemen di Indonesia.

“Sama dengan LRT, kita restructuring, kan beres. Ini juga sama,” tegas Luhut.

Baca Juga: IFG tegaskan komitmen tata kelola berintegritas lewat transparansi informasi publik dan penguatan ESG di sektor keuangan

Ingatkan publik tak asal komentar

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyentil pihak-pihak yang menurutnya berkomentar tanpa memahami data secara menyeluruh.

“Kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Kadang orang hanya cari popularitas murahan,” ujarnya.

Respons Kementerian Keuangan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X