Whoosh: Ketika ambisi politik mengalahkan rasionalitas ekonomi

Baca Juga: Renungan sunyi usai kepergian Timothy Anugerah: Jeritan hati ibunda ke anaknya yang dibayangi jahatnya perundungan

Jepang menawarkan studi kelayakan yang konservatif, sementara Tiongkok datang dengan proposal cepat dan janji tidak membebani APBN.

Namun, menurut Dr. Harris, konsekuensinya besar: keterikatan utang pada China Development Bank (CDB), ketergantungan teknologi, dan potensi intervensi tata kelola proyek.

“Dalam teori policy bargaining, kebijakan publik sering bukan hasil analisis rasional, tapi kompromi antara kepentingan ekonomi, politik, dan diplomasi,” tulisnya.

Bias optimisme dan realita pahit

Dr. Harris juga menyoroti optimism bias dalam proyeksi manfaat ekonomi Whoosh. Studi kelayakan memprediksi 40.000 penumpang per hari dengan tarif Rp400 ribu, tapi realitasnya hanya 16–18 ribu penumpang dengan harga Rp250 ribu.

Baca Juga: Prabowo ultimatum menteri ‘nakal’: Tiga kali peringatan langsung reshuffle, sinyal tegas di tahun pertama pemerintahan

Kondisi itu membuat load factor rendah dan pendapatan jauh dari target.

“Proyeksi yang terlalu optimistis tanpa validasi pasar hanya melahirkan jebakan biaya besar,” tulisnya.

Risiko alam dan biaya membengkak

Peringatan Megawati Soekarnoputri soal risiko geologi dan potensi bencana di jalur Whoosh terbukti relevan.

Jalur yang melintasi Purwakarta dan Padalarang dikenal rawan gempa dan tanah labil.

Namun, tekanan politik membuat kajian geoteknik tidak menjadi prioritas, berujung revisi desain dan pembengkakan biaya hingga USD 1,2 miliar.

Baca Juga: Sulaiman Daud ditangkap setelah 10 tahun buron: Kasus 355 kg ganja kembali buka luka lama perang narkoba di Indonesia

Beban fiskal dan ilusi keuangan