GENMILENIAL.ID - Hingga hari kedua pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum hadir.
Ketidakhadirannya disebut berkaitan dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partai tersebut menunda keberangkatan mereka.
Pramono diketahui ditugaskan menjembatani komunikasi antara PDIP dan pemerintah terkait keikutsertaan kepala daerah dari partai itu dalam retret Akmil.
Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa masih ada 55 kepala daerah yang belum bergabung dan sementara 'standby' di Magelang.
Baca Juga: Naik 6 persen dari tahun 2024, KAI total sediakan 4,5 juta kursi kereta untuk mudik lebaran 2025
Pada Sabtu 22 Februari 2025 siang, sejumlah kepala daerah dari PDIP menggelar pertemuan di sebuah kafe.
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah untuk mencari solusi terkait keikutsertaan retret serta menindaklanjuti instruksi penundaan dari Megawati.
Instruksi Megawati dan penundaan retret
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan mereka dalam retret Akmil.
Arahan ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, sehari sebelum retret dimulai.
Baca Juga: Vatikan umumkan kondisi Paus Fransiskus kritis, ini penyakit yang dialami
"Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri)," ujar Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, di Magelang, Sabtu 22 Februari 2025.
Masinton menjelaskan bahwa meskipun banyak kepala daerah PDIP yang telah berada di Magelang, mereka tetap menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum sebelum bergabung dalam retret.
"Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya," katanya.
Artikel Terkait
Megawati larang kader PDIP ikut retret buntut ditahannya Hasto Kristiyanto, bagaimana dampaknya?
Soal instruksi Megawati minta kader PDIP tunda kegiatan retret, Dedi Mulyadi justru minta kepala daerah se-Jabar manut perintah Prabowo
20 Kepala daerah kader PDIP tunda perjalanan retret imbas penahanan Hasto Kristiyanto atas instruksi Megawati
19 Kepala daerah bergelang merah tetap mengikuti retret, Kemendagri beri penjelasan ini
53 Kepala daerah tidak hadir di retret, termasuk kader PDIP, ini sanksi yang harus dijalani
Ada kepala daerah yang absen ikut retret di Magelang, Mendagri Tito: Ya rugi sendiri
Digelar dengan biaya APBN, ini dua manfaat dan tujuan retret kepala daerah