"Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini," katanya.
Rano Karno: Pramono bisa ikut di gelombang kedua
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, turut menanggapi ketidakhadiran Pramono Anung dalam retret yang telah berlangsung sejak Jumat, 20 Februari 2025.
Menurutnya, masih ada kemungkinan Pramono mengikuti retret pada gelombang kedua.
"Mungkin bisa saja (ikut gelombang dua)," ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu 22 Februari 2025.
Rano juga mengungkapkan bahwa retret gelombang kedua memang direncanakan.
Baca Juga: Ada kepala daerah yang absen ikut retret di Magelang, Mendagri Tito: Ya rugi sendiri
Namun, ia belum bisa memastikan siapa saja yang akan mengikuti pertemuan tersebut.
"Memang ada gelombang (kedua)," kata Rano.
Ia juga menegaskan bahwa instruksi dari Megawati bukanlah larangan bagi kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret, melainkan hanya penundaan keberangkatan.
"Ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang," ujar Rano.
Keikutsertaan Pramono dalam retret kepala daerah menjadi pertanyaan besar setelah Megawati mengeluarkan instruksi tersebut.
Pramono sempat bersemangat mengikuti retret
Sebelum adanya instruksi penundaan dari Megawati, Pramono Anung sebenarnya telah menyiapkan segala keperluan untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang.
Artikel Terkait
Megawati larang kader PDIP ikut retret buntut ditahannya Hasto Kristiyanto, bagaimana dampaknya?
Soal instruksi Megawati minta kader PDIP tunda kegiatan retret, Dedi Mulyadi justru minta kepala daerah se-Jabar manut perintah Prabowo
20 Kepala daerah kader PDIP tunda perjalanan retret imbas penahanan Hasto Kristiyanto atas instruksi Megawati
19 Kepala daerah bergelang merah tetap mengikuti retret, Kemendagri beri penjelasan ini
53 Kepala daerah tidak hadir di retret, termasuk kader PDIP, ini sanksi yang harus dijalani
Ada kepala daerah yang absen ikut retret di Magelang, Mendagri Tito: Ya rugi sendiri
Digelar dengan biaya APBN, ini dua manfaat dan tujuan retret kepala daerah