Tutut wakili keluarga terima gelar pahlawan nasional untuk Soeharto: Pro dan kontra wajar, jangan ekstrem

GENMILENIAL.ID — Presiden Prabowo resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mendiang Soeharto pada Senin, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Gelar ini diberikan atas perjuangan Soeharto di ranah persenjataan, politik, serta pembangunan nasional.

Sebelum resmi dianugerahi, pemberian gelar sempat memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan bahwa jasa-jasa Soeharto jelas, konkret, dan telah melalui proses seleksi panjang.

Baca Juga: Harris Turino angkat bicara soal rencana redenominasi rupiah, pastikan kawal momentum pelaksanaan kebijakan

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan proses yang cukup panjang,” kata Fadli Zon kepada awak media di Istana Kepresidenan.

Hasil kajian Soeharto oleh Fadli Zon

Fadli Zon memaparkan sederet jasa Soeharto:

• Keikutsertaan dalam pertempuran Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
• Pertempuran di Ambarawa dan 5 hari di Semarang, serta menjadi komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat.
• Pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang membantu pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi saat inflasi tinggi.

Baca Juga: Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta: Sekolah kembali dibuka, polisi dan Kementerian PPPA pastikan aman untuk belajar

• Pembangunan sekolah-sekolah untuk rakyat, meningkatkan akses pendidikan di era pemerintahannya.

Fadli juga menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan keterlibatan Soeharto dalam kasus 30 September 1965 dan kerusuhan Mei 1998 telah tuntas dan tidak terbukti ada keterlibatan Soeharto.

Sikap keluarga Soeharto

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), hadir menerima gelar Pahlawan Nasional untuk mendiang ayahnya.

“Pro-kontra masyarakat itu wajar-wajar saja. Yang penting kita melihat perjuangan bapak saya untuk negara dan masyarakat,” ujar Tutut.

Baca Juga: Jusuf Kalla ungkap modus mafia tanah: Rekayasa hukum hingga pemalsuan dokumen di Makassar