Harris Turino angkat bicara soal rencana redenominasi rupiah, pastikan kawal momentum pelaksanaan kebijakan

GENMILENIAL.ID — Wacana redenominasi rupiah 1.000:1 yang kembali disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Indonesia pada persimpangan kebijakan penting antara peluang modernisasi ekonomi dan risiko ketergesaan implementasi.

Pemerintah menargetkan kerangka regulasi redenominasi rampung sekitar 2026–2027, namun keberhasilannya bergantung pada kesiapan fiskal, moneter, teknis, dan psikologis masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menilai keberhasilan redenominasi tidak ditentukan oleh banyaknya nol yang dihapus, melainkan oleh kekuatan fondasi makro dan disiplin transisi.

Baca Juga: Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta: Sekolah kembali dibuka, polisi dan Kementerian PPPA pastikan aman untuk belajar

Kondisi makro saat ini dinilai cukup kondusif

Secara makro, Indonesia berada dalam posisi relatif stabil. Inflasi IHK Oktober 2025 tercatat 2,86 persen (yoy), berada dalam kisaran aman untuk kebijakan sensitif seperti redenominasi.

Bank Indonesia memastikan stabilitas harga terjaga, sementara IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025–2026 di sekitar 4,9 persen, dengan inflasi tetap rendah.

Rasio utang pemerintah juga berada di kisaran 40% terhadap PDB, masih jauh dari batas risiko global, meski Debt Service Ratio (DSR) juga mencapai 40 persen.

“Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan redenominasi tanpa tekanan makro yang ekstrem,” ujar Harris.

Baca Juga: Jusuf Kalla ungkap modus mafia tanah: Rekayasa hukum hingga pemalsuan dokumen di Makassar

Belajar dari pengalaman negara lain

Menurut Harris, pengalaman Turki, Romania, dan Ghana menunjukkan bahwa stabilitas jangka pendek saja tidak cukup.

Turki sukses memangkas enam nol pada 2005 karena proses stabilisasi inflasinya kuat dan kredibilitas otoritas moneter tinggi.