ESAI: Kang Dedi Mulyadi (KDM)

Baca Juga: Luna Maya ingin nikmati masa awal pernikahan, ceritakan Maxime Bouttier yang baru banget pindah ke rumahnya

Sebagian menyebut ini populisme baru. Yang lain menyebutnya mediatainment birokrasi. Tapi barangkali yang sedang kita saksikan adalah transformasi kekuasaan: dari yang berbicara di podium menjadi yang masuk ke ruang makan, bahkan ke tempat tidur anak-anak.

Seorang bocah berkata pada ibunya, "Aku mau makan, kalo nggak nanti dijemput Pak Dedi." Bukankah ini semacam 'mata yang tak pernah tidur'. Sebuah pengawasan yang tak kasatmata, tapi selalu terasa hadir?

Bukan dari polisi atau guru, melainkan dari layar gawai yang merekam KDM menasehati sekaligus 'mengancam'. Bahwa kalau tidak menurut orangtua, KDM sebagai 'Pak Dedi' akan menjemput anak-anak itu.

Tentu, tidak semua setuju.

Baca Juga: Soal TNI yang kini jaga kantor kejaksaan seluruh Indonesia, istana: Ini pengamanan, ini biasa

Beberapa menyebut ancaman barak TNI itu berlebihan, bahkan traumatik. LSM perlindungan anak angkat bicara. Komisioner KPAI mengingatkan bahwa "Pendisiplinan dengan rasa takut tidak sesuai dengan prinsip tumbuh kembang anak." Tapi di saat yang sama, ratusan komentar di TikTok berseru: "Kang Dedi, tolong datang ke rumah saya juga!"

Tak hanya soal kebijakannya. Isu keyakinan KDM pun disorot. Ia dianggap terlalu dekat dengan tradisi animisme dan ajaran-ajaran lokal. Ia kerap berdialog dengan alam, menyapa pohon tua, berbicara dengan sungai, atau merenung di makam-makam leluhur.

Sebagian netizen menyebutnya 'musyrik', sebagian lain menyebutnya sebagai bentuk sinkretisme Sunda Wiwitan yang menolak dikotomi kaku agama formal dan kearifan lokal.

Di titik ini, KDM memperlihatkan wajah lain dari Jawa Barat: yang modern tapi mistik, yang islami tapi spiritual, yang urban tapi sangat kampung. Di sinilah metafora politik KDM berdiri: ia seperti rumah panggung tua di lembah Cianjur: terbuat dari kayu warisan, tapi dilengkapi kamera CCTV.

Baca Juga: Terungkap di persidangan terbaru, Mbak Ita mengaku sempat marah pada Alwin Basri, beri peringatan tak ikut campur urusan Pemkot Semarang

Kebijakan KDM melarang pesta perpisahan sekolah dan tour luar kota juga menimbulkan debat. Banyak yang menyebutnya terlalu membatasi pengalaman masa muda. Tapi dalam pidatonya, ia mengatakan: "Anak tidak perlu pamer kebahagiaan di atas penderitaan orangtuanya."

Kebijakan-kebijakannya itu menampar realitas ekonomi yang getir. Sebab menurut BPS Provinsi Jawa Barat, hingga Februari 2025, sebanyak 55,89 persen dari total penduduk bekerja di Jawa Barat berada dalam sektor informal, yaitu sekitar 13,98 juta orang dari total 24,99 juta penduduk bekerja. Artinya, lebih dari separuh rakyat hidup tanpa perlindungan kerja yang layak, tanpa jaminan sosial, dan seringkali tanpa kepastian penghasilan.

Dalam lanskap seperti itu, pesta perpisahan sekolah dan study tour ke luar kota tak lagi terlihat sebagai momen kebahagiaan, melainkan ironi, yang justru menyakiti isi kantong para buruh harian, pedagang kaki lima dan rakyat miskin lainnya. KDM menyentilnya tanpa seminar. Ia langsung melarang.

Baca Juga: Tak menampik isu diam-diam nikahi model Vika Kolesnaya di Eropa, Billy Syahputra justru ngomel gegara ulah Mami Igun