KPAI: 6,7 persen siswa di barak TNI ngaku tak tahu alasan ikuti program Gubernur Dedi Mulyadi

GENMILENIAL.ID - Program pendidikan karakter para siswa Jawa Barat (Jabar) di barak milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini tengah hangat jadi perbincangan publik di media sosial (medsos).

Program itu dicanangkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang ingin para pelajar yang tergolong nakal untuk menerapkan perilaku disiplin.

Sebelumnya, 30 siswa di Bandung telah mulai diberangkatkan untuk mengikuti program sang Gubernur Jabar di Rindam III Siliwangi, Bandung, sejak 5 Mei 2025.

Berkaca dari hal itu, kini Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menuturkan pihaknya telah mengawasi program pendidikan karakter Pancawaluya yang dicanangkan sang Gubernur Jabar.

Baca Juga: Beda Syarikah bisa membuat calon haji Indonesia terpisah dari rombongan dan keluarga, petugas sarankan jemaah punya tanda khusus

Komisioner KPAI itu mengklaim, 6,7 persen siswa justru menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program pendidikan karakter di Barak TNI.

"Sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program," ujar Jasra dalam konferensi pers secara virtual, pada Jumat, 16 Mei 2025.

Dedi sebelumnya juga mengirim sebanyak 39 siswa SMP ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Terkait hal itu, Jasra menyoroti terkait latar belakang siswa yang program sang Gubernur Jabar di dua tempat Barak TNI, yakni Purwakarta dan Bandung.

Baca Juga: Gelombang ke-2 jemaah calon haji mulai tiba di Jeddah, ini alasan petugas beri imbauan untuk kenakan pakaian ihram dari Indonesia

Komisioner KPAI itu menyebut perlunya peninjauan kembali agar pengiriman siswa yang masuk ke Barak TNI itu tepat sasaran.

"Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program," tegas Jasra.

Di sisi lain, Jasra menjelaskan, peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK.

"Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," tukasnya.***