ESAI: Aktivis jangan berkhianat pada kepentingan publik

Dalam berbagai fase sejarah sosial dan politik, aktivis selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan perubahan bagi masyarakat.

Mereka adalah suara dari yang tertindas, agen perubahan yang melawan ketidakadilan, dan penggerak bagi demokrasi yang sehat.

Namun, realitas politik sering kali menghadapkan mereka pada godaan kompromi yang berujung pada pengkhianatan terhadap kepentingan publik.

Aktivisme dan dilema kekuasaan

Aktivisme idealnya berakar pada moralitas dan keadilan sosial. Pierre Bourdieu, dalam teorinya tentang ‘habitus’ dan ‘modal sosial,’ menjelaskan bagaimana individu atau kelompok membentuk pola pikir dan tindakan berdasarkan pengalaman serta posisi mereka dalam struktur sosial.

Baca Juga: Rayakan lebaran 2025, Prabowo bagikan momen bareng Titiek dan Didit di medsos: Mohon maaf lahir dan batin

Aktivis, dengan modal sosialnya, memiliki potensi untuk menekan perubahan. Namun, ketika mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, habitus mereka sering kali beradaptasi dengan pola kekuasaan yang ada.

Max Weber juga memberikan perspektif menarik melalui teori ‘etos kerja dan birokrasi,’ di mana kekuasaan cenderung menciptakan hierarki yang menuntut kepatuhan.

Aktivis yang masuk dalam sistem sering kali terjebak dalam birokrasi yang kaku, sehingga nilai-nilai perjuangan mereka melebur dalam kompromi dan kalkulasi politik.

Godaan kekuasaan dan pengkhianatan

Michel Foucault dalam teori ‘relasi kuasa’ menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga membentuk individu.

Baca Juga: Kebakaran pabrik plastik di sekitar kawasan Bandara Soetta, 47 pesawat sempat berputar-putar di udara

Aktivis yang mulai berada dalam pusaran politik sering kali mengalami perubahan orientasi karena mereka terjebak dalam jaringan kekuasaan yang memaksa mereka untuk menyesuaikan diri.

Janji perjuangan untuk kepentingan publik dapat berubah menjadi kalkulasi strategis demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.