GENMILENIAL.ID – Aksi damai yang digelar Serikat Buruh Tambang Banyuwangi (SERBUWANGI) belum lama ini tidak hanya menyuarakan tuntutan kepastian hukum, tetapi juga menjadi alarm keras terkait ancaman kerusakan lingkungan di wilayah Banyuwangi.
Di balik tuntutan buruh, tersimpan persoalan yang lebih kompleks, yakni carut-marut tata kelola tambang galian C yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Kondisi ini memunculkan dilema antara menjaga roda ekonomi masyarakat dan mempertahankan kelestarian lingkungan.
Pemerhati sektor pertambangan Banyuwangi, Gus Mohammad Ridwan, menilai momentum ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek legalitas semata.
Baca Juga: Kemah Bela Negara di Garut resmi dibuka Bupati, libatkan 100 pemuda
Ia menegaskan bahwa keselamatan ekologi harus menjadi prioritas utama.
Izin tambang bukan Pembenaran Kerusakan Lingkungan
Gus Ridwan menegaskan bahwa dokumen perizinan tidak bisa dijadikan legitimasi untuk melakukan eksploitasi yang merusak lingkungan.
Menurutnya, tanggung jawab ekologis harus berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi.
“Apabila ada aktivitas yang nyata-nyata menyebabkan kerusakan lingkungan, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Persoalan seperti itu tidak cukup hanya diselesaikan melalui pengurusan perizinan, tetapi harus ada tanggung jawab nyata terhadap dampak ekologi yang ditimbulkan,” ujarnya.
Baca Juga: Babak baru kasus pembakaran 3 santri di Lombok Tengah, polisi segera tetapkan tersangka
Ia juga menyoroti bahwa praktik di lapangan kerap menunjukkan lemahnya pengawasan.
Tanpa komitmen terhadap reklamasi, perlindungan sumber air, dan pengendalian erosi, aktivitas tambang berpotensi menjadi perusakan lingkungan yang dilegalkan.
Tiga Akar Masalah Tambang Galian C
Persoalan tambang galian C di Banyuwangi bukanlah masalah baru. Berdasarkan analisis sosial dan ekologis, terdapat tiga faktor utama yang menjadi pemicu.