Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, meminta para kepala sekolah untuk mengurungkan niat mengundurkan diri.
Ia menilai persoalan tersebut sejatinya telah selesai, mengingat rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti.
Menurutnya, temuan audit sudah diselesaikan melalui pengembalian kerugian negara oleh pihak terkait, termasuk para kepala sekolah. Bahkan, hal ini juga telah diakui oleh Dinas Pendidikan setempat.
Tenri menegaskan bahwa tidak ada urgensi bagi para kepsek untuk mundur dari jabatan mereka.
Ia juga menilai langkah pengunduran diri massal bukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan administratif.
Disdik diminta cari solusi terbaik
DPRD Sulsel juga meminta Dinas Pendidikan untuk segera mencari solusi terbaik agar polemik ini tidak berlarut-larut.
Terlebih, kesalahan yang ditemukan disebut telah diperbaiki dan dana BOS telah dikembalikan sesuai rekomendasi BPK.
Selain itu, DPRD juga meminta perkembangan kasus ini dilaporkan kepada Gubernur Sulsel agar dapat diambil langkah strategis yang tidak merugikan dunia pendidikan, khususnya siswa.
Kadisdik tegaskan tak ada penggelapan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menegaskan bahwa tidak ada indikasi penggelapan dana BOS dalam kasus ini.
Ia menjelaskan bahwa setiap ASN yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.
Namun, ia menekankan bahwa tidak semua pelanggaran berujung pada proses hukum, terutama jika masih bisa diselesaikan melalui perbaikan administrasi.
Artikel Terkait
Bareskrim Polri periksa 14 saksi atas kasus dugaan TPPU dan dana BOS Panji Gumilang
Kemendagri tegur Walkot Prabumulih, mutasi Kepsek tak sesuai aturan hingga LHKPN dibidik KPK
Viral Kepsek SDN 3 Sindang Sari Lampung Utara protes menu MBG busuk: Ini penghinaan buat anak sekolah
Viral Kepsek SD di Indramayu kehilangan dana BOS Rp118 juta, uang raib saat berhenti perbaiki ban
Viral! Kepsek paksa kepala SPPG cicipi MBG, kualitas makanan langsung membaik
Terungkap ‘label harga’ jabatan di kasus Bupati Tulungagung, camat hingga kepsek diduga kena tarif
Gebrakan pendidikan Subang: 238 Kepsek dilantik, Rp28 miliar digelontorkan bereskan kelas rusak