Wariskan Whoosh dengan utang Rp116 triliun, Jokowi tegaskan: Transportasi umum tak diukur dari laba

GENMILENIAL.ID — Di tengah sorotan publik soal tumpukan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara.

Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum seperti Whoosh tidak semestinya dinilai dari sisi laba, melainkan dari keuntungan sosial dan ekonomi yang dihasilkan untuk masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi menanggapi polemik utang raksasa Rp116 triliun yang membelit proyek tersebut di bawah konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

Isu makin panas setelah Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menutup utang itu dengan dana APBN.

Baca Juga: Janji insentif Rp5 juta untuk SPPG bikin konten positif MBG ternyata hanya candaan, BGN luruskan pernyataan Nanik S. Deyang

Jokowi: Whoosh jawaban atas masalah kemacetan dan kerugian negara

Jokowi menilai, kehadiran Whoosh menjadi solusi konkret bagi kemacetan kronis di Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung yang selama puluhan tahun menjadi sumber kerugian besar bagi negara.

“Di Jakarta saja, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, bisa di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Solo, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurutnya, proyek kereta cepat dibangun sebagai bagian dari transformasi sistem transportasi nasional, agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan Whoosh.

Baca Juga: Banjir dan longsor terjang Sukabumi, 1.800 warga terdampak: BPBD sebut salah satu yang terparah tahun ini

'Transportasi umum itu investasi sosial, bukan bisnis dagang'

Menepis anggapan bahwa proyek Whoosh merugikan negara, Jokowi menegaskan bahwa transportasi publik bukan bisnis mencari untung, melainkan layanan publik dengan manfaat sosial jangka panjang.

“Transportasi massa tidak diukur dari laba, tapi dari social return of investment. Misalnya pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, berkurangnya polusi, dan waktu tempuh yang lebih cepat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, bahkan MRT Jakarta masih menerima subsidi sekitar Rp800 miliar per tahun, dan diperkirakan akan mencapai Rp4,5 triliun saat seluruh jalur beroperasi penuh.