Dugaan mark-up menguat, DPR desak audit forensik dan transparansi penuh proyek Whoosh

GENMILENIAL.ID – Perbincangan publik soal kerugian besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menguat setelah laporan keuangan 2024 menunjukkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menanggung kerugian hingga Rp2,6 triliun.

Sebagian besar kerugian itu berasal dari biaya depresiasi, amortisasi, dan bunga pinjaman kepada China Development Bank (CDB), yang membiayai sekitar 75 persen dari total proyek.

Hingga kini, utang KCIC kepada CDB mencapai USD 4,55 miliar atau sekitar Rp75 triliun.

Baca Juga: Viral temuan sumber air Aqua dari sumur bor, publik kembali sorot isu galon BPA yang pernah dibongkar dr. Richard Lee

Isu semakin panas setelah Prof. Anthony Budiawan, ekonom dan pengamat kebijakan publik, menyoroti dugaan mark-up biaya proyek yang dinilai tidak wajar.

Ia menyebut biaya pembangunan KCJB jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di negara lain, termasuk di Tiongkok.

Selain itu, beban bunga pinjaman yang diterima Indonesia juga dinilai lebih besar dibandingkan tawaran Jepang pada rencana awal, sementara cost overrun membuat total pembiayaan membengkak hingga di atas USD 7 miliar.

Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan pentingnya audit forensik untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek yang dibiayai publik ini.

Baca Juga: KDM sidak ke pabrik Aqua di Subang, temukan sumber air dari sumur bor kedalaman 132 meter

“Sebelum menyimpulkan adanya mark-up atau korupsi, harus dilakukan audit forensik independen oleh BPK,” kata Harris.

Ia meminta audit mencakup seluruh proses pengadaan, evaluasi tender awal, dokumen kontrak, hingga korespondensi dengan pihak pemberi pinjaman.

Bila perlu, melibatkan konsultan internasional agar hasilnya objektif dan kredibel.

Selain audit, Harris juga menekankan pentingnya transparansi penuh atas pembiayaan proyek, termasuk publikasi term sheet pinjaman yang berisi bunga, tenor, grace period, dan jaminan negara.

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra: Nasib Komisi Reformasi Polri tergantung keputusan Presiden