53 Kepala daerah tidak hadir di retret, termasuk kader PDIP, ini sanksi yang harus dijalani

Baca Juga: Telisik kasus peserta CPNS skor tertinggi yang gugur seleksi gegara tinggi badan hingga tanggapan Kemenkumham soal tes kesehatan

Instruksi Megawati dan dugaan keterkaitan dengan kasus Hasto Kristiyanto

Pertemuan ini diduga terkait dengan instruksi Megawati yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang. 

Keputusan tersebut disebut sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Wamendagri: Tidak ada sanksi, hanya kewajiban mengikuti gelombang berikutnya

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

Menurutnya, kepala daerah yang berhalangan hadir dapat mengutus wakil kepala daerah atau Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai perwakilan, dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya.

Baca Juga: WNI yang meninggal dunia di Hongkong karena cuaca ekstrem dipulangkan ke Indonesia oleh Uya Kuya, akui setiap hari terima aduan serupa

"Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini," ujar Bima saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat 21 Februari 2025.

Bima menambahkan bahwa gelombang berikutnya akan dijadwalkan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. 

Ia juga memastikan bahwa Sekda dapat menggantikan kepala daerah yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Jumlah peserta retret dan materi yang diajarkan

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa pada hari pertama retret, terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir, di mana 47 di antaranya tidak memberikan alasan jelas. 

Baca Juga: Susi Pudjiastuti diangkat jadi penasihat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini tugasnya

Dengan ketidakhadiran tersebut, total peserta resmi yang mengikuti retret ini berjumlah 450 kepala daerah.