Status jadi alasan keistimewaan
Awal 2025, publik juga dihebohkan oleh iring-iringan mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, yang saat itu menjabat utusan khusus presiden untuk generasi muda dan pekerja seni.
Peristiwa itu menimbulkan kritik keras karena dianggap menampilkan wajah baru feodalisme di pemerintahan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, feodalisme bukan semata soal jabatan, tetapi juga mentalitas yang menempatkan status sosial di atas kesetaraan.
“Banyak orang yang tanpa sadar memelihara budaya ini. Bahkan, jadi menghamba status, selalu bilang ‘siap’ dan ‘mohon izin’,” ujarnya.
Feodalisme dan bayangan masa lalu
Secara historis, feodalisme merujuk pada sistem sosial-politik yang menempatkan bangsawan sebagai penguasa mutlak, sementara rakyat kecil wajib tunduk.
Baca Juga: Menkeu Purbaya tegaskan hanya akui data BI, soroti dana Pemda di giro bisa diperiksa BPK
Dalam praktik modern, bentuknya bisa berupa ketakutan, sungkan, dan penghormatan berlebihan terhadap pemegang kekuasaan.
Pesan Rio Wahyu menjadi pengingat bahwa percepatan pembangunan tidak akan terjadi tanpa perubahan mentalitas dalam birokrasi.
“Feodalisme itu bukan budaya hormat, tapi penghambat,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya ke fresh graduate: Jangan khawatir, pemerintah siapkan 100 ribu kuota magang berbayar
Gelombang PHK massal picu lonjakan pekerja informal, Anies Baswedan desak pemerintah perkuat sektor formal
BBM masih kosong di SPBU swasta, Bahlil tepis isu pemerintah jegal investasi: Kuota impor sudah diberikan 110 persen
OJK dorong pemerintah perpanjang hapus tagih KUR: 1 Juta UMKM berpeluang bebas utang Rp15 triliun
Angka stunting di Kecamatan Subang turun signifikan, camat sebut kuncinya kolaborasi semua pihak
Prabowo: Bangsa Indonesia terlalu baik hingga mudah dibohongi, pemimpin tak boleh lugu
10 Ribu anak jadi korban keracunan MBG, pemerintah tutup 106 dapur: Saatnya orang tua ikut siapkan makanan sekolah?