Bupati Situbondo Rio Wahyu sindir budaya feodal di pemerintahan: Kita butuh percepatan, bukan penghormatan berlebihan

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Kamis, 23 Oktober 2025 | 21:03 WIB
Menyoroti pernyataan Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo terkait praktik feodal yang dinilai masih terjadi di lingkungan pemerintahan RI (YouTube.com/HelmyYahyaBicara)
Menyoroti pernyataan Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo terkait praktik feodal yang dinilai masih terjadi di lingkungan pemerintahan RI (YouTube.com/HelmyYahyaBicara)

GENMILENIAL.ID – Peringatan keras soal masih kuatnya praktik feodalisme di Indonesia datang dari Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo.

Rio menilai, budaya menghormati secara berlebihan terhadap pemimpin justru memperlambat birokrasi dan memperpanjang rantai ketimpangan sosial.

Dalam siniar Helmy Yahya Bicara pada Kamis, 23 Oktober 2025, Rio menceritakan pengalamannya menghadapi pegawai yang terlalu sungkan untuk sekadar menyampaikan laporan.

“Saya sering didatangi pegawai hanya untuk laporan. Padahal bisa lewat Zoom atau telepon,” ujarnya.

Baca Juga: Menpora Erick Thohir tegaskan sikap soal IOC: Penolakan atlet Israel sesuai prinsip UUD 1945 dan kepentingan nasional

Menurutnya, hal itu bukan sekadar etika, melainkan refleksi budaya feodal yang masih mengakar.

“Mereka segan, katanya menghormati. Tapi ayolah, kita butuh percepatan, bukan penghormatan berlebihan,” tegas Rio.

Jejak feodalisme dari publik figur

Fenomena feodalisme di Tanah Air tak hanya terjadi di birokrasi, tetapi juga dalam kehidupan publik.

Kasus penceramah Gus Miftah pada 2024 menjadi sorotan setelah videonya mengolok pedagang es teh viral di media sosial.

Baca Juga: Prabowo sambut Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka, bicara kekaguman hingga angka keberuntungan sama

Tindakannya dinilai mencerminkan sikap merendahkan dan berbau patriarkal.

Akademisi Rocky Gerung saat itu menilai perilaku tersebut menunjukkan pengaruh simbolik dari status sosial dan keagamaan yang berlebihan.

Akibat tekanan publik, Gus Miftah akhirnya meminta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X