ESAI: Poligami, kekerasan berwajah religius yang menyisakan luka

Dalam bukunya The Veil and the Male Elite, Fatima Mernissi menyatakan bahwa sejarah Islam bukan hanya sejarah wahyu, tetapi juga sejarah tafsir.

Tafsir yang, dalam banyak hal, dikonstruksi oleh struktur kekuasaan patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek, bukan subjek.

Maka dalam konteks poligami, kita dihadapkan pada dilema antara teks dan konteks: antara apa yang dibolehkan oleh wahyu, dan bagaimana wahyu itu ditafsirkan dan dioperasikan dalam ruang sosial yang terus berubah.

Poligami, pada mulanya, muncul sebagai respons terhadap krisis. Setelah Perang Uhud, banyak laki-laki Muslim gugur, meninggalkan para janda dan anak-anak yang kehilangan perlindungan ekonomi.

Baca Juga: Baim Wong klaim perceraiannya bukan sepenuhnya salah Paula Verhoeven: Ada satu orang yang harus menjelaskan

Di tengah masyarakat yang belum mengenal sistem jaminan sosial, poligami adalah solusi pragmatis—bukan karena syahwat, tapi karena solidaritas.

Ini bukan praktik yang lahir dari superioritas laki-laki, melainkan dari kebutuhan untuk melindungi mereka yang terpinggirkan oleh sistem.

Namun, poligami hari ini justru menyimpan ironi. Kita menyaksikan bagaimana praktik ini mengalami dislokasi dari nilai awalnya.

Ia tak lagi hidup dalam kerangka empatik, melainkan dalam ruang legitimasi nafsu. Apa yang dulunya merupakan ijtihad sosial kini menjadi pembenaran personal.

Baca Juga: Ikut berduka, Desta Mahendra kenang 33 tahun persahabatan dengan Ricky Siahaan: Sahabat belajar gitar metal bareng

Di sinilah letak urgensi kritik: kita tidak sedang menyoal syariat, tetapi bagaimana syariat itu digunakan untuk menutupi syahwat.

Ibnu Khaldun pernah berkata bahwa "masyarakat yang rusak adalah masyarakat yang kehilangan ruh kritisnya." Dan poligami hari ini tidak bisa dibela tanpa menghadirkan kritik mendalam terhadap aktor-aktornya.

Sebab dalam praktiknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai studi sosiologis mutakhir, poligami lebih banyak menyisakan luka emosional, ketimpangan ekonomi, dan krisis identitas dalam rumah tangga.

Dalam banyak kasus, perempuan dipaksa untuk bersabar demi menunaikan dalih syar’i yang semu, sementara sang lelaki gagal memenuhi syarat utama dari poligami: keadilan.