ESAI : Militer, korupsi dan pertaruhan di Republik Karang Kadempel (RK2)

Kita berada dalam era digital di mana kejahatan negara bisa dengan cepat menjadi isu internasional. Tapi apakah keterbukaan informasi cukup untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan?

Baca Juga: Dua oknum TNI diduga terlibat dalam penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Lampung menyerahkan diri, Kapendam pastikan ada sanksi

Filsuf politik Carl Schmitt pernah mengatakan bahwa esensi politik adalah kedaulatan, dan kedaulatan sejati terletak pada pihak yang mampu menentukan 'keadaan darurat'.

Dalam kondisi Republik Karang Kadempel (RK2), Presiden Bagong menghadapi dilema eksistensial: jika ia membiarkan sistem berjalan apa adanya, ia bisa menjadi korban konspirasi oligarki yang menjeratnya dalam jebakan politik dan ekonomi.

Namun, jika ia memanggil militer untuk merapat ke dalam kekuasaan, ia membuka pintu bagi kemungkinan lahirnya pemerintahan dengan tangan besi. Dalam bahasa Schmitt, Presiden Bagong sedang bermain di garis batas antara demokrasi dan otoritarianisme.

Lantas, apakah demokrasi yang ada saat ini cukup kuat untuk menghadapi serangan dari dalam? Jika kita kembali ke pemikiran Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract, kekuatan negara seharusnya terletak pada volonté générale—kehendak umum yang mencerminkan aspirasi rakyat.

Baca Juga: TNI ikut selidiki kasus tewasnya 3 polisi Lampung karena gerebek judi sabung ayam, ada dugaan oknum anggotanya terlibat

Tetapi di Republik Karang Kadempel (RK2), kehendak umum telah terdistorsi oleh dominasi elite oligarki. Dengan kata lain, rakyat tidak lagi memiliki kendali atas nasib mereka sendiri.

Maka, apakah membawa militer kembali ke dalam pemerintahan justru adalah bentuk perwujudan kehendak rakyat dalam upaya merebut kembali kedaulatan mereka?

Di sisi lain, sejarah juga mengajarkan bahwa kekuasaan militer tidak selalu identik dengan represi. Revolusi Meiji di Jepang menunjukkan bagaimana militer dapat berperan dalam modernisasi negara, menghapus korupsi, dan membangun institusi yang kuat.

Namun, perbedaannya terletak pada komitmen terhadap reformasi yang bersifat struktural, bukan hanya taktis. Jika Presiden Bagong hanya menggunakan militer sebagai alat untuk membersihkan musuh-musuh politiknya, maka ia hanya akan mengulangi siklus tirani yang lama.

Baca Juga: 3 Polisi tewas saat gerebek judi sabung ayam di Lampung, alami luka tembak di kepala usai dihujani peluru dari orang tak dikenal

Kita pun dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendalam: apakah Republik Karang Kadempel (RK2) butuh revolusi atau reformasi?

Jika kita melihat pengalaman negara-negara seperti Prancis pasca-Revolusi 1789 atau Rusia pasca-Revolusi Bolshevik, kita bisa belajar bahwa revolusi tanpa arah yang jelas sering kali berujung pada kekacauan baru.

Sebaliknya, reformasi yang terlalu lambat bisa membuat negara semakin terpuruk dalam cengkeraman elite yang menggerogoti sistem dari dalam.