Jelang pemilu 2024, Sekjen KIPP sebut demokrasi di Subang buruk!

GENMILENIAL.ID - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berbicara terkait proses demokrasi yang ada di Kabupaten Subang.

"Demokrasi di Subang gak akan bisa lepas dari demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga kalau kita perhatikan, demokrasi di Indonesia terjadi penurunan, atau memburuk," kata Kaka Suminta

Lanjut Kaka, penurunan tersebut terjadi dari berbagai sisi, terutama menyangkut proses pemilu yang banyak dipertanyakan oleh publik, mulai dari keterbukaan dan ketaatan pada prosedur atau kaidahnya, baik yang ada di KPU atau Bawaslu.

"Pada saat yang sama juga kepercayaan publik terhadap pemerintah untuk menjadi bagian dari penguat demokrasi itu rendah," kata Kaka Suminta.

Baca Juga: Siapkan generasi emas, Mochamad Lukmantias Amin berkolaborasi dengan Yayasan An-Nida dalam pendirian BLK

Terkait Subang, Kaka menyebut bahwa Subang merupakan bagian dari Indonesia, artinya sangat sulit bagi suatu daerah untuk keluar dari kondisi secara nasional.

"Subang juga mengalami pemburukan, memburuknya dimana? memburuknya sampai sekarang tidak ada semacam penguatan dari kebijakan pemerintah yang terjadi akibat kontrol dari DPRD, saya melihat kontrol DPRD ini lemah," ucapnya.

Kaka pun melihat, banyak kebijakan pemerintah, Bupati dan jajaranya, tidak mendapatkan kritisi yang cukup utuh dalam banyak hal.

"Misalnya harus diakui soal pendidikan, itu perlu penguatan, soal kesehatan, kita tau sendiri belum lama ini terjadi beberapa insiden di kesehatan, termasuk juga di RSUD," kata Kaka Suminta.

Baca Juga: Gelar Musypimda, 33 nama ditetapkan sebagai calon formatur PD Muhammadiyah Subang

Kaka pun menyebut, beberapa insiden yang terjadi di Kabupaten Subang tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah tidak terkontrol oleh DPRD.

"Kalau terkontrol tidak akan terjadi ledakan-ledakan, semuanya dapat terantisipasi, itulah sebabnya demokrasi buruk," jelasnya.

Lanjut Kaka, Demokrasi itu berasal dari rakyat, kembali kepada rakyat, ketika pilihan rakyat tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kebijakan kepada rakyat, maka ada miskomunikasi disitu.

"Antara input, proses dan output, nah lalu apakah bisa diperbaiki, tentu bisa diperbaiki, caranya adalah ketika pemerintah bersama masyarakat membuka ruang dialog yang cukup," ucapnya.