Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan agar pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny tetap diaudit oleh lembaga berwenang.
Baca Juga: CEO Promedia: Bersihkan oknum MBG, program unggulan Presiden jangan jadi proyek pribadi
Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan dana APBN harus bisa dipertanggungjawabkan di depan publik.
“APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari ponpes yang menggunakan APBN,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Menurut politikus PAN itu, audit penting dilakukan agar ada akuntabilitas publik.
“Ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin mengalami musibah, tetapi untuk semua ponpes yang ada,” ujarnya.
Baca Juga: Mentan Amran cabut izin 2.039 kios pupuk bersubsidi, kerugian petani ditaksir Rp600 miliar
DPR minta pembahasan diperjelas
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny dikaji ulang dan dibicarakan secara resmi antara kementerian terkait.
“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian, di pemerintahan,” kata Saan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Ia menambahkan, koordinasi dengan DPR juga penting agar keputusan tidak menimbulkan polemik.
“Dengan DPR juga tentu bicara, khususnya dengan Komisi V, supaya keputusan Menteri PU tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.
Baca Juga: Partai Buruh kritik Program Magang Nasional, sebut hina lulusan sarjana dengan gaji UMP
Kementerian PU: Masuk dana pendidikan
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa renovasi Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana pendidikan yang tersedia di Ditjen Perencanaan Strategis Kementerian PU.