Rencana renovasi Ponpes Al Khoziny pakai APBN masih kabur: Menkeu Purbaya ngaku belum diberi tahu, Menteri PU bilang 'masih police line'

GENMILENIAL.ID — Rencana pemerintah untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menyisakan tanda tanya besar.

Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum pernah menerima usulan resmi terkait pendanaan proyek tersebut. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut masih menunggu proses hukum dan belum menghitung kebutuhan anggaran.

Langkah ini sebelumnya sempat disebut sebagai bentuk tanggap darurat pemerintah setelah musibah ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny yang menewaskan puluhan santri pada 29 September 2025 lalu.

Baca Juga: Mahfud MD puji gaya berani Menkeu Purbaya: Warna baru dalam keuangan negara

Menkeu Purbaya: Belum ada pembahasan, baru baca di media

Menkeu Purbaya mengatakan belum menerima proposal atau pembahasan resmi dari kementerian lain terkait penggunaan APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.

“Terus untuk pondok pesantren, saya belum terima (usulnya). Saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN,” ujar Purbaya dalam acara media gathering di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.

Menurutnya, Kementerian Keuangan baru akan menilai apabila sudah ada pengajuan resmi, lengkap dengan perencanaan dan justifikasi pendanaan.

“Tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya. Kita akan tunggu dulu,” imbuhnya.

Baca Juga: Berkali jatuh di lubang sama, Ammar Zoni diduga kendalikan jual beli sabu dan ganja sintetis dari Rutan Salemba

Menteri PU: Masih proses polisi, belum hitung anggaran

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut penanganan reruntuhan Ponpes Al Khoziny masih dalam proses hukum, sehingga belum bisa masuk tahap renovasi.

“Belum, masih jauh itu. Sementara belum ya. Masih urusan polisi, masih ada police line,” katanya.

Meski begitu, Dody menegaskan pihaknya siap turun tangan karena situasinya dianggap darurat, meski secara struktur kelembagaan pesantren berada di bawah Kementerian Agama.