Renovasi Ponpes Al Khoziny pakai dana APBN, MPR ingatkan soal audit, DPR minta dikaji ulang

GENMILENIAL.ID – Rencana pemerintah untuk merenovasi musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan publik dan parlemen.

Setelah insiden ambruknya bangunan musala ponpes tersebut menewaskan sejumlah santri, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pemerintah akan turun tangan memperbaiki bangunan yang rusak dengan pendanaan dari APBN.

Namun, langkah itu langsung disoroti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta agar rencana penggunaan uang negara tersebut dikaji secara matang dan diaudit secara menyeluruh.

Baca Juga: Di balik keputusan Prabowo serahkan Bapanas ke Menteri Pertanian: Arief Prasetyo dapat tugas baru

MPR: APBN harus dipertanggungjawabkan, perlu audit

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa setiap penggunaan dana APBN wajib dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, termasuk untuk renovasi ponpes.

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Eddy menambahkan, audit terhadap proyek pembangunan ponpes yang menggunakan APBN penting dilakukan demi menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Baca Juga: Sidang praperadilan Nadiem Makarim masuki babak akhir, publik nantikan putusan hakim

“Ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang mengalami musibah, tetapi untuk semua ponpes yang ada,” ujarnya.

DPR: Kajian dan koordinasi dengan Kementerian terkait diperlukan

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, juga menyoroti rencana penggunaan APBN tersebut.

Ia meminta agar Menteri PU berkoordinasi dengan kementerian terkait sebelum memutuskan alokasi anggaran.

“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian,” kata Saan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Baca Juga: Prabowo bahas devisa ekspor dan stimulus rakyat dalam rapat tertutup di Kertanegara