Cak Imin bela renovasi Ponpes Al Khoziny pakai APBN, tantang pengkritik beri solusi

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:33 WIB
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebut renovasi Ponpes Al Khoziny memang perlu APBN (Instagram/cakiminow)
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebut renovasi Ponpes Al Khoziny memang perlu APBN (Instagram/cakiminow)

GENMILENIAL.ID – Rencana renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai pro dan kontra.

Kritik bermunculan sejak Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan rencana tersebut.

Menanggapi polemik itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pasang badan.

Ia menilai renovasi Ponpes Al Khoziny layak dibiayai APBN mengingat jumlah santri yang mencapai hampir dua ribu orang.

Baca Juga: Praperadilan Nadiem Makarim ditolak, Kejaksaan Agung lanjutkan penyidikan kasus Chromebook

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900, mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menurut Cak Imin, kritik terhadap penggunaan APBN tidak seharusnya berhenti pada penolakan, tetapi juga disertai dengan solusi yang realistis.

“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” ujarnya.

Ia menegaskan, renovasi tersebut bertujuan semata-mata agar para santri bisa kembali belajar dengan layak.

Baca Juga: Keselamatan jadi fokus utama pengembangan pariwisata bahari Maluku Utara

“Yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Saya tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar,” tambahnya.

Cak Imin juga menyinggung sikap publik yang kerap menilai pemerintah serba salah.

“Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga. Kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

MPR minta audit penggunaan APBN

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X