Namun, pelaksanaan anggaran tetap perlu memperhatikan efektivitas penggunaan dana agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: SUV bekas vs mobil listrik baru Rp250 jutaan, mana lebih menguntungkan?
Pemerintah tetap terapkan efisiensi anggaran
Di tengah rencana peningkatan belanja negara, pemerintah tetap menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Langkah ini ditujukan untuk memastikan penggunaan dana APBN lebih efektif dan tepat sasaran.
Suahasil menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas seluruh anggaran atau menghentikan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Suahasil, pengelolaan program tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan tujuan yang ingin dicapai.
Baca Juga: Krisdayanti gugat perusahaan asuransi Allianz, ini fakta perkara di PN Jaksel
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja negara dan efektivitas pelaksanaan program.
Anggaran tetap diarahkan untuk mendukung prioritas pemerintah, sementara penggunaannya diupayakan lebih efisien.
Kebijakan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBN pada kuartal IV 2026, ketika pemerintah memperkirakan belanja mencapai Rp1.300 triliun.
Prabowo dan Menkeu bahas kondisi ekonomi Indonesia
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Suahasil juga menyampaikan laporan mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Ia menilai perekonomian domestik masih cukup tangguh. Karena itu, kebijakan fiskal akan terus dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
Artikel Terkait
BGN kembalikan Rp70 triliun dana MBG tak terserap, Menkeu Purbaya: Uangnya belum ada di APBN 2025
Luhut tegaskan utang Whoosh tak sentuh dana APBN: Tunggu Keppres restrukturisasi dan minta publik pahami data sebelum komentar
Presiden Prabowo turunkan harga pupuk 20 persen: Pertama kali dalam sejarah, tanpa tambah subsidi APBN
Akademisi NTU beberkan fakta pembiayaan IKN: Rp122 triliun dari APBN sudah terserap habis
Suplai air ke Pelabuhan Patimban masih 2 liter per detik, Perumda TRS bidik APBN 2027
DPRD Subang bahas perubahan APBD 2026, pendapatan naik Rp83,2 miliar tapi belanja tembus Rp2,86 triliun
3,49 Juta lapangan kerja baru di APBN 2027, Menkeu dorong pekerjaan formal