Menkeu Purbaya soroti serapan anggaran Pemda yang lambat: Dari Rp215 triliun tersimpan hingga rumah subsidi tersendat

GENMILENIAL.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti rendahnya serapan anggaran di daerah yang berpotensi memperlambat laju ekonomi nasional.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025, Mendagri Tito Karnavian melaporkan masih banyak dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan belum digunakan untuk pembangunan.

“Banyak kepala daerah menahan pencairan anggaran karena alasan teknis dan birokratis. Ada juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan ambil di akhir tahun,” ujar Tito.

Baca Juga: Presiden Prabowo beberkan 4 program pendidikan: Dari LPDP hingga pembagian buku ke sekolah

Total simpanan kas Pemda tercatat Rp215 triliun, dengan Rp64 triliun di provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. DKI Jakarta memiliki saldo tertinggi, mencapai lebih dari Rp19 triliun.

Belanja APBD baru capai 51,3 persen

Menkeu Purbaya menegaskan, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Purbaya.

Baca Juga: Sandra Dewi ajukan keberatan aset disita Kejagung: Dari tas branded hingga deposito Rp33 miliar

Belanja modal turun 31 persen, sementara belanja barang dan jasa turun 10,5 persen. Penurunan ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah juga menurun 10,86 persen akibat turunnya pajak dan dividen BUMD.

Sorotan lama program rumah subsidi

Selain dana Pemda, Purbaya juga menyoroti lambatnya realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari target 350 ribu unit rumah subsidi tahun 2025, baru 180 ribu unit terealisasi hingga September 2025.