Dedi Mulyadi tantang Menkeu buka data APBD Jabar yang diduga mengendap di bank, Purbaya: Itu laporan resmi BI

GENMILENIAL.ID – Adu argumen panas terjadi antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dugaan dana APBD Jawa Barat senilai Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di bank.

Dedi membantah keras tudingan tersebut dan menantang Purbaya untuk membuktikan sumber data yang disebut berasal dari Bank Indonesia (BI). Ia menilai tudingan itu menyesatkan dan mencoreng kredibilitas pemerintah daerah.

“Saya sudah cek, tidak ada dana yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu membuka data dan faktanya,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, Rabu, 22 Oktober 2025.

Baca Juga: Presiden Prabowo turunkan harga pupuk 20 persen: Pertama kali dalam sejarah, tanpa tambah subsidi APBN

Dedi mengaku telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) dan menegaskan dana Rp2,4 triliun yang tercatat di kas daerah digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, dan rumah sakit.

“Saya tidak segan memberhentikan pejabat Pemprov yang terbukti membuat deposito tanpa sepengetahuan saya,” ujarnya.

Dedi siap diperiksa BPK

Untuk membuktikan transparansi pengelolaan kas daerah, Dedi menyatakan siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap rakyat.

Baca Juga: Heboh kritik Dedi Mulyadi soal Aqua, pakar hidrogeologi: Semakin dalam justru semakin murni

“Kami terbuka untuk diperiksa. Kas daerah itu selalu diaudit BPK. Semua uang rakyat digunakan untuk kepentingan pembangunan, bukan disimpan menjadi deposito,” tegas Dedi.

Purbaya tegaskan data dari BI, bukan asumsi

Menanggapi tantangan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa balik menegaskan bahwa data yang ia sampaikan bersumber resmi dari Bank Indonesia, bukan perkiraan.

“Itu laporan dari BI. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.