Rocky Gerung sentil Menkeu Purbaya soal dana pemda di bank: Sanksi kepala daerahnya, jangan potong anggarannya

GENMILENIAL.ID — Akademisi Rocky Gerung mengkritik kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyesuaian dan penahanan sebagian anggaran transfer ke daerah (TKD).

Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi prinsip dasar dalam ideologi Pancasila.

“Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rocky dalam acara Depok Literacy Fest, Rabu, 5 November 2025.

Rocky menilai, kebijakan itu berpotensi menekan pembangunan daerah dan justru memperlebar ketimpangan fiskal antarwilayah di Indonesia.

Baca Juga: Mendagri Tito pastikan Gubernur Riau Abdul Wahid bakal dinonaktifkan jika ditahan KPK

Hanya empat daerah yang mandiri secara fiskal

Dalam kesempatan yang sama, Rocky menyoroti ketergantungan sebagian besar daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut, hanya empat kabupaten atau kota di Indonesia yang benar-benar mampu mandiri secara fiskal melalui pendapatan asli daerah (PAD).

“Cuma ada empat kabupaten yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan PAD-nya. Selebihnya masih tergantung transfer pusat,” ungkapnya.

Rocky menyebut kondisi itu menunjukkan belum meratanya kemandirian ekonomi di tingkat daerah.

Baca Juga: Sulfikar Amir ungkap potensi korupsi dalam proyek IKN: Dua tahun, Rp70 triliun habis, tapi tanpa audit

Kritik ke Menkeu soal narasi dana pemda di bank

Rocky juga menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang sebelumnya menuding sebagian kepala daerah menempatkan dana APBD di bank demi memperoleh bunga.

Menurutnya, narasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan generalisasi terhadap semua kepala daerah.