Pemerintah tepis isu IKN jadi kota hantu: Basuki pastikan proyek berlanjut, Purbaya ingatkan jangan percaya media asing

GENMILENIAL.ID – Pemerintah Indonesia menanggapi pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi 'kota hantu'.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan proyek pembangunan tetap berlanjut sesuai rencana dan sudah diperkuat dengan payung hukum baru melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

“Dengan segala upaya kami bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan,” ujar Basuki Hadimuljono pada Selasa, 4 November 2025.

Baca Juga: Pemerintah siapkan Rp180 miliar untuk diskon Nataru: Tiket kereta, kapal, hingga tarif tol dapat potongan

IKN didukung Perpres 79 Tahun 2025

Basuki menjelaskan, Perpres 79/2025 menjadi dasar hukum penting dalam mempercepat pembangunan IKN agar dapat resmi menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Dengan terbitnya Perpres 79 ini sekarang kami sudah tidak sendiri lagi, kami berada di belakang Perpres,” ucap Basuki.

Ia menegaskan, sejumlah infrastruktur utama di kawasan inti terus dikerjakan, termasuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan fasilitas pemerintahan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa minta maaf soal polemik dana daerah mengendap: Bukan sentimen, saya hanya ingin ekonomi cepat jalan

Pemerintah nilai narasi media asing tidak akurat

Pernyataan Basuki tersebut sekaligus menepis narasi yang disampaikan The Guardian dalam artikel bertajuk 'Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City’' yang menyoroti lambatnya pembangunan dan minimnya aktivitas di IKN.

Pemerintah menilai pemberitaan itu tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan karena proyek strategis nasional masih berjalan sesuai target dan terus diawasi oleh Otorita IKN.

Menkeu Purbaya: Jangan percaya analisis luar negeri

Menanggapi isu yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemberitaan media asing kerap tidak akurat dan tidak memahami konteks pembangunan nasional.