Suntikan dana dan bansos dinilai belum struktural
Lebih jauh, Ferry mengkritik pola kebijakan pemerintah yang masih bergantung pada redistribusi fiskal dan program bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli.
“Ketika penerimaan negara gemuk, baru disuntik ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah struktural,” tegasnya.
Menurut Ferry, kebijakan semacam itu hanya memberi efek jangka pendek terhadap konsumsi, tanpa memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
Langkah administratif, bukan reformasi fiskal
Ferry juga menyoroti langkah Menkeu Purbaya menempatkan dana besar di Himbara. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih bersifat administratif ketimbang strategi fiskal yang substantif.
“Sekarang Purbaya sering jadi perbincangan karena gaya koboinya, tapi yang penting itu kebijakannya apa. Pemindahan dana ke Himbara itu administratif saja, bukan reformasi fiskal nyata,” ujarnya.
Ferry menegaskan, pemerintah seharusnya lebih fokus memperluas peran sektor swasta dan menciptakan kebijakan fiskal yang mendorong produktivitas, bukan hanya mengandalkan pencitraan pejabat publik di media sosial.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya tegaskan hanya akui data BI, soroti dana Pemda di giro bisa diperiksa BPK
Usai Dedi Mulyadi klaim Pemda Jabar simpan dana giro di bank, Menkeu Purbaya: Malah lebih rugi lagi
Menkeu Purbaya suntik Rp20 triliun ke BPJS kesehatan, tegaskan tak ada kenaikan iuran hingga 2026
Danantara targetkan negosiasi utang Whoosh rampung 2025, Menkeu Purbaya tegaskan tak akan ikut ke China
Kemendagri beberkan beda data dengan Menkeu Purbaya soal dana Pemda mengendap: Bukan salah hitung, hanya beda waktu
Adu argumen Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi viral, Helmy Yahya sebut dua gaya komunikasi kuat: Koboi vs spontanitas
Menkeu Purbaya siap blacklist pelaku impor pakaian bekas, Legislator DPR: Langkah strategis lindungi industri tekstil nasional