Selama ini publik mengenal Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai instrumen pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akibatnya, hampir seluruh perdebatan yang muncul di ruang publik berkutat pada satu hal, makanan.
Berapa kandungan proteinnya. Berapa kalori per porsi. Apakah lauknya cukup bergizi. Mengapa menu di daerah A berbeda dengan daerah B. Mengapa ada kasus makanan yang dianggap kurang layak. Dan seterusnya.
Perdebatan tersebut tentu penting. Namun menurut saya, ada persoalan yang jauh lebih mendasar, kita sedang melihat sebuah program besar dengan lensa yang terlalu sempit.
Baca Juga: Dua pemuda terancam 6 tahun penjara usai beli Pertalite 25 liter, kasusnya tuai sorotan
Narasi 'program makan bergizi' telah membuat publik terjebak pada isi piring, sementara lupa melihat dapur yang ada di belakangnya.
Padahal jika dicermati lebih dalam, BGN dan SPPG sesungguhnya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sistem distribusi makanan untuk anak sekolah. Yang sedang dibangun adalah mesin ekonomi rakyat.
Kesalahan ada pada narasi, bukan programnya
Saya termasuk yang meyakini bahwa kritik terhadap MBG harus didengar. Pengawasan kualitas makanan harus diperketat. Standar gizi harus dijaga. Transparansi anggaran harus terus diperbaiki.
Namun saya juga melihat banyak kritik yang lahir karena kesalahan dalam memahami tujuan strategis program ini.
Baca Juga: Isu alih fungsi lahan nanas Jalan Cagak mencuat, dirut PT BMN tegaskan ikon Subang tetap terjaga
Jika tujuan pemerintah semata-mata ingin memberikan tambahan asupan gizi kepada siswa, sebenarnya tersedia banyak cara yang lebih sederhana.
Pemerintah bisa memberikan bantuan tunai. Bisa memberikan voucher pangan. Bisa pula menyalurkan bantuan langsung kepada keluarga penerima manfaat.