Tidak apa korupsi besar besaran, toh yang tertangkap korupsi juga tidak dihukum berat dan bisa bebas.
Itulah efek cermin (mirroring) yang dilakukan oleh para koruptor yang tidak pernah belajar efek jera dari korupsi.
Fenomena korupsi harus dilawan dengan gerakan bersama (collective action) dari seluruh lapisan masyarakat berkoalisi dengan pemerintah dan swasta baik dalam skala lokal, nasional maupun internasiona.
Perilaku pragmatisme yang terjadi pada pejabat negara atau birokrat sudah saatnya untuk terus direduksi dengan upaya bersama pencegahan dalam tindakan korupsi.
Baca Juga: Lisa Mariana ingin tes DNA ulang di Singapura, surati Ridwan Kamil
Kata kunci dari semua wacana pencegahan dan penindakan korupsi adalah efek jera dan sistem hukuman yang lebih powerful dan berdampak secara psikologis individual serta sosial.
Perbuatan individu yang dilakukan tidak lebih berbahaya dari sebuah perbuatan kolektif berjamaah yang timbul dari dampak pembiaran terhadap perilaku korupsi yang menjadi budaya dan hal biasa dalam sebuah birokrasi atau pemerintahan.
Menurut Aristoteles bahkan korupsi dianggap sebuah tindakan penghancur harapan dan masa depan.
Karena sejatinya ketika seseorang mencuri uang rakyat, mereka sama saja dengan mencuri harapan, mimpi dan masa depan rakyat banyak.
Baca Juga: Lisa Mariana ingin tes DNA ulang di Singapura, surati Ridwan Kamil
Korupsi harus dipersepsikan dalam ingatan bersama masyarakat (collective memory) sebagai sebuah perilaku yang benar-benar memalukan dan menyimpang serta berdampak pada rusaknya tatanan sosial dan harapan akan masa depan pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik.
Semoga pragmatisme kolektif dalam tindakan korupsi terus meredup dan akhirnya hilang dan digantikan dengan sebuah kesadaran kolektif terhadap perbuatan koruptif yang harus dihindari sejak dini, apalagi oleh kaum dewasa yang diamanati sebuah jabatan publik yang menyangkut nasib atau hajat orang banyak.
Rudi Haryono, Dosen Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) dan Mahasiswa S3 Unika Atma Jaya Jakarta