ESAI: Kembali pada stereotip warisan pada penjurusan IPA IPS di SMA

Baca Juga: Berani tandai akun medsos Atalia Praratya, begini isi pesan permintaan maaf Lisa Mariana

Dalam arsitektur pendidikan modern dunia, kita melihat dua model besar. Yang pertama adalah sistem rigid seperti di Prancis atau Korea Selatan, yang memang masih menganut sistem penjurusan.

Tapi bahkan di negara-negara ini, fleksibilitas tetap dijaga dalam skema transisi ke pendidikan tinggi.

Yang kedua adalah sistem fleksibel seperti di Amerika Serikat atau Finlandia, yang tidak mengenal jurusan secara kaku, melainkan memberi ruang eksplorasi lintas bidang.

Howard Gardner, dengan teori Multiple Intelligences-nya, menolak pandangan tunggal tentang kecerdasan.

Baca Juga: Tegaskan tak ada orang titipan, ini permintaan khusus Prabowo terkait Danantara

Ia mengingatkan bahwa anak-anak tidak bisa diukur hanya lewat logika-matematika atau sains alam saja.

Di sini letak ironi kita: bangsa yang multikultural dan kaya akan keragaman lokal justru terjebak dalam pengklasifikasian tunggal atas kecerdasan.

Jurusan IPA diasosiasikan dengan 'cerdas' dan 'unggul', sedangkan IPS dan Bahasa dianggap sebagai tempat pelarian.

Padahal, jika kita tarik ke ranah epistemologis, ilmu sosial dan humaniora justru menjadi fondasi utama dalam membangun nalar kritis, empati, dan sensitivitas terhadap kompleksitas masyarakat.

Baca Juga: Prabowo terang-terangan mengaku pernah mendapat peringatan dari Ray Dalio soal Danantara: Kamu akan dilawan

Dalam situasi demokrasi yang rapuh dan masyarakat yang sarat konflik identitas seperti Indonesia, justru pendekatan sosial-linguistik dan historis-lah yang lebih mendesak untuk dikuatkan.

Kita tidak sedang memperdebatkan ulang validitas jurusan IPA atau IPS sebagai disiplin akademik. Itu adalah perdebatan usang.

Yang sedang kita pertanyakan adalah sistem yang memungkinkan anak IPA untuk melenggang masuk ke prodi sosial-humaniora, sementara anak IPS terhalang masuk ke prodi teknik atau kedokteran.

Ketimpangan ini bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan ketidakadilan epistemik di mana satu jenis pengetahuan diposisikan lebih tinggi dan satu lainnya diremehkan.