Taufik mengatakan terdapat fakultas lain yang masuk dalam skema tersebut. Salah satunya Fakultas Perikanan.
"Ada fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan. Itu antara lain Fakultas Perikanan," ungkap Taufik.
Baca Juga: Rektor ditangkap KPK, bagaimana nasib mahasiswa Unsoed yang masuk lewat jalur mandiri bermasalah?
"Ada salah satu Perikanan, ada Fakultas Hukum juga," imbuhnya.
KPK juga menemukan adanya perhitungan kuota mahasiswa yang diduga telah diatur untuk dimintai sejumlah uang.
Dari sekitar 245 kuota mahasiswa jalur mandiri, sebanyak 73 di antaranya disebut telah diatur untuk dimintakan sejumlah uang.
"Jadi, ada hitung-hitungannya yang kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya akan didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungan tadi," tutur Taufik.
Baca Juga: KAMMI tolak provokasi yang berpotensi pecah belah bangsa, sikapi rencana aksi 27 Agustus
Unsoed mengaku belum tahu perkara
Di tengah pengungkapan perkara tersebut, pihak Unsoed turut memberikan pernyataan mengenai proses hukum yang dilakukan KPK.
Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengaku belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani KPK maupun status hukum pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan.
"KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang yang kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa," ucap Edi dalam keterangannya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Pihak universitas untuk sementara belum mengambil sikap lebih lanjut karena masih menunggu kejelasan resmi dari KPK mengenai perkara tersebut.
Baca Juga: Bocah 7 tahun di Dairi Sumut diduga jadi korban penyiksaan sang bibi, wajah hingga kaki penuh luka
Edi mengatakan Unsoed akan menentukan sikap setelah memperoleh informasi resmi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.