Pimpin rapat koordinasi di DPR, Sufmi Dasco bahas percepatan izin investasi dan tata kelola ekspor

GENMILENIAL.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juni 2026.

Pertemuan ini membahas langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk perizinan investasi dan tata kelola ekspor.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Selain itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, turut hadir dalam forum koordinasi tersebut.

Baca Juga: Wisatawan jatuh dari tebing Apparalang Bulukumba saat selfie, ditemukan meninggal 1,5 km dari lokasi

Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi global sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif di Indonesia.

“Kami melakukan diskusi koordinasi dengan pihak pemerintah, termasuk Mensesneg, Menteri ESDM, COO Danantara, serta Menteri Hukum, untuk membahas langkah percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.

Fokus tata kelola ekspor dan sektor ESDM

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama pembahasan adalah tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah naungan Danantara Indonesia.

Baca Juga: Detik-detik gempa M 7,7 guncang sekolah SD di Davao Filipina saat upacara, siswa histeris berpelukan

Dasco menilai penguatan tata kelola ekspor menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Kami membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara, serta tata kelola sektor ESDM yang berada di bawah Kementerian ESDM,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dorong percepatan izin investasi