GENMILENIAL.ID — Pengelolaan barang milik daerah (BMD) menjadi salah satu isu utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Rabu, 9 September 2026. Dewan menyoroti pentingnya penataan dan optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sorotan tersebut muncul dalam agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati Subang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurrachman, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, didampingi Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, hadir secara langsung dalam rapat tersebut.
DPRD soroti optimalisasi aset daerah
Pandangan umum sejumlah fraksi DPRD menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan arah pengelolaan BMD melalui perubahan perda.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar, Bupati Subang menyatakan pemerintah daerah sependapat bahwa pengelolaan BMD harus dilakukan secara tertib, optimal, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan tersebut mencakup penataan, inventarisasi, pengamanan hingga pemanfaatan aset daerah.
Sementara dalam menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kerja sama pemanfaatan BMD.
Baca Juga: Kronologi 5 jurnalis hilang kontak di Perairan Selat Sunda, bermula saat berangkat naik speedboat
Evaluasi tersebut mencakup aspek legalitas, kesesuaian kerja sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta manfaat kerja sama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pasar Pamanukan hingga tanah PTC belum optimal
Dalam rapat tersebut, Bupati Subang juga membeberkan sejumlah aset daerah yang saat ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satunya Pasar Pamanukan dengan luas tanah mencapai 36.020 meter persegi. Aset tersebut memiliki nilai tanah sebesar Rp2,305 miliar.
Artikel Terkait
Paripurna jawaban Bupati dihadiri separuh anggota DPRD, komitmen legislator Subang dipertanyakan
DPRD Subang gelar Rapat Paripurna dengarkan pidato kenegaraan Presiden RI jelang HUT ke-80 RI
Paripurna DPRD Subang bahas LKPJ APBD 2025, Bupati paparkan capaian dan evaluasi kinerja
DPRD Subang kebut Perda Ketenagakerjaan, Komisi 4 janji lindungi hak buruh
DPRD Subang sahkan perubahan KUA-PPAS 2026, dinamika pembahasan disorot sebagai kunci pembangunan
PJU mati hingga jembatan ambruk, ini aspirasi warga Kampung Dampit ke Ketua DPRD Subang
DPRD Subang bahas perubahan APBD 2026, pendapatan naik Rp83,2 miliar tapi belanja tembus Rp2,86 triliun