Gugat uang pensiun seumur hidup DPR ke MK, publik protes beban pajak, Dasco dan Puan angkat bicara

GENMILENIAL.ID – Polemik uang pensiun seumur hidup anggota DPR RI kini resmi dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua warga, Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin, mengajukan uji materi dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025 pada 30 September 2025.

Mereka menilai pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, meski hanya menjabat satu periode, merupakan bentuk ketidakadilan dan pemborosan uang negara.

Baca Juga: Lestarikan budaya Sunda, PT Dahana gelar lomba ngadongeng untuk generasi muda Subang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, disebutkan bahwa anggota DPR tetap berhak atas uang pensiun setelah menjabat selama 5 tahun.

Selain itu, mereka juga menerima tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp15 juta.

Tak rela pajak untuk pensiun seumur hidup DPR

Pemohon gugatan menilai aturan ini tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga lain, di mana pensiun hanya diberikan setelah bekerja 10–35 tahun.

Rakyat biasa pun harus melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun dengan syarat ketat.

Baca Juga: Kasus HIV dan AIDS di Subang tembus 3.824, Sekda ingatkan alarm bahaya dan pentingnya validasi data

“Tidak rela uang pajak rakyat digunakan untuk membayar pensiun anggota DPR seumur hidup, bahkan bisa diwariskan,” demikian bunyi alasan permohonan di laman MK.

Respons DPR: Nurut MK dan ingatkan soal aturan

Menanggapi gugatan ini, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya akan patuh terhadap putusan MK.